MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para menteri Kabinet Kerja, agar berhati-hati dalam menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Ia minta para menteri, agar sebelum mengeluarkan sesuatu betul-betul dihitung, dikalkulasi, diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu.
“Komunikasinya dengan masyarakat, dengan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu, sehingga jangan sampai menerbitkan peraturan menteri (Permen) yang ini nanti bisa menghambat dunia usaha dan hanya menambah kewenangan dari kementerian itu sendiri,” tutur Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna yang membahas masalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/7) pagi.
Presiden menegaskan, yang harus dilakukan sekarang ini adalah hanya mempermudah dunia usaha untuk ekspansi, untuk mengembangkan usahanya, untuk berinvestasi. Oleh sebab itu, ia meminta agar permen itu acuannya harus ke situ.
“Jangan sampai permen-permen justru memberikan ketakutan kepada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi. Karena, sekali lagi, ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan, yang itu semua kita harus mengerti tujuannya kemana,” tegas Presiden.
Menurut Presiden, ada permen-permen, baik di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan di Kementerian ESDM misalnya, yang dalam 1-2 bulan ini direspon tidak baik oleh investor, karena dianggap menghambat investasi ini.
“Tolong diberikan catatan ini dan juga permen-permen yang lain, hati-hati,” ujar Presiden.
MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…
MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…
MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…
MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…