UU-nya Mau Digugat, Pemerintah Pastikan Tahapan Pemilu Tak Terganggu

MONITOR, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik keputusan paripurna yang merampungkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaran Pemilu menjadi UU. Dengan begitu, penyelenggara pemilu bisa langsung bekerja menyiapkan peraturan dan tahapan pemiu 2019.

Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP dapat segera mulai bekerja karna telah memiliki landasan hukum untuk menyusun peraturan teknis kepemiluan.

“Alhamdulillah. Dengan disahkannya RUU Pemilu menjadi UU Pemilu, berarti pelaksanaan pemilu serentak 2019 telah memiliki dasar hukum,” kata dia, Jumat (21/7).

Menurut dia, mulai bulan Agustus 2017 atau bulan depan tahapan perencanaan pemilu sudah harus disusun oleh KPU, termasuk peraturan KPU serta perencanaan anggaran pemilu 2019. Pemerintah bersama DPR, kata dia konsisten, patuh dan taat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan UUD 1945.

“Tanpa adanya pengesahan UU Pemilu maka tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2019 bisa terhambat. Bila tertunda, masa sidang Agustus nanti baru kembali berlanjut, ia khawatir akan mengganggu jalannya pemilu,” tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai Undang-undang Pemilu yang diputuskan DPR lewat Sidang Paripurna, sah dan konstitusional. Bila ada pihak yang merasa tak puas dengan hasil tersebut, maka bisa menempuh langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).