MONITOR, Jakarta – Dalam rapat internal pejabat Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah ditegur oleh Presiden Joko Widodo terkait KTP elektronik.
Sebab, kata dia, masih ada sekitar 2,5 persen masyarakat yang sudah wajib memiliki KTP, tidak melakukan perekaman.
"Saya jujur saja, sudah ditegur oleh Pak Presiden dalam rapat kabinet, karena masalah perekaman e-KTP saat ini yang masih banyak belum dilakukan," ungkapnya saat sambutan, Jakarta, Senin (3/7)
Tjahjo meminta Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sesegera menyelesaikan masalah tersebut. Terlebih, terdapat dua momen penting di dua tahun mendatang, yaitu Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Juga meminta kepada masyarakat untuk segera melakukan perekaman, mengingat e-KTP sangat penting bagi masyarakat pada tahun-tahun mendatang, seperti untuk pelayanan rumah sakit, pelayanan administrasi dan jasa lainnya.
"Pentingnya memiliki KTP-el ini harus masif disosialisasikan oleh masyarakat, sehingga dapat segera melakukan perekaman," ucapnya.
Sedangkan untuk pendistribusian, Tjahjo menguraikan saat ini sudah ada tujuh juta blangko KTP el, dan lima juta di antaranya diperuntukkan bagi warga yang KTP-nya dalam keadaan rusak atau hilang.
Chepy Aprianto, M.I.Kom (Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Garda Pemuda NasDem) Setiap peringatan hari…
MONITOR, Tangerang Selatan - Pesantren dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk mendorong pemberdayaan perempuan.…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mengarahkan Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+)…
Sugiyono, M.IP Kasubtim Kemahasiswaan, Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian…
MONITOR, Jakarta — Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.…
MONITOR, Jeddah - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab…