MONITOR, Jakarta – Dalam rapat internal pejabat Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah ditegur oleh Presiden Joko Widodo terkait KTP elektronik.
Sebab, kata dia, masih ada sekitar 2,5 persen masyarakat yang sudah wajib memiliki KTP, tidak melakukan perekaman.
"Saya jujur saja, sudah ditegur oleh Pak Presiden dalam rapat kabinet, karena masalah perekaman e-KTP saat ini yang masih banyak belum dilakukan," ungkapnya saat sambutan, Jakarta, Senin (3/7)
Tjahjo meminta Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sesegera menyelesaikan masalah tersebut. Terlebih, terdapat dua momen penting di dua tahun mendatang, yaitu Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Juga meminta kepada masyarakat untuk segera melakukan perekaman, mengingat e-KTP sangat penting bagi masyarakat pada tahun-tahun mendatang, seperti untuk pelayanan rumah sakit, pelayanan administrasi dan jasa lainnya.
"Pentingnya memiliki KTP-el ini harus masif disosialisasikan oleh masyarakat, sehingga dapat segera melakukan perekaman," ucapnya.
Sedangkan untuk pendistribusian, Tjahjo menguraikan saat ini sudah ada tujuh juta blangko KTP el, dan lima juta di antaranya diperuntukkan bagi warga yang KTP-nya dalam keadaan rusak atau hilang.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan duka mendalam atas…
MONITOR, Cirebon - Penataan ruang laut dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perikanan tangkap…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor guna mendorong kinerja industri…
MONITOR, Jakarta - Sebagai tindak lanjut dari kegiatan business matching yang telah dilaksanakan di Moskow pada 8 Desember…
MONITOR, Jakarta — Di tengah inflasi April 2026 yang tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan,…
MONITOR, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan keprihatinan mendalam atas…