Awasi Pilkada Serantak 2018, Bawaslu RI gandeng Pramuka

MONITOR, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan melibatkan para anggota Praja Muda Karana (Pramuka) untuk mengawasi pemilihan kepala daerah tahun 2018.

"Setelah banyak pihak yang digandeng, kali ini Bawaslu akan mengajak Pramuka. Anggota Pramuka adalah anak-anak muda yang idealistis. Kalau kita bekerja sama dengan mereka tentu pengawasan akan berjalan lebih maksimal," ujar anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sasaran kerja sama Bawaslu dengan Pramuka adalah para siswa sekolah menengah atas (SMA) serta mahasiswa semester empat yang menjadi anggota Pramuka.

"Tujuan akhir kerja sama ini nantinya mewujudkan calon aparatur pengawasan pemilu yang lahir dari jalur Pramuka. Minimal, mereka memiliki bekal menjadi aktor pengawas pemilu," kata dia.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI itu menerangkan kolaborasi tersebut akan dicanangkan pada Jambore Pramuka Pengawas Pemilu, dengan menancapkan Saka Pengawas Pemilu.

"Dalam jambore itu juga akan digelar beberapa aktivitas di antaranya penyaringan anggota Pramuka menjadi pengawas pemilu dan pelatihan pengawasan," tambah Afifuddin. 

Untuk mewujudkan kerja sama itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pengurus Kwartir Nasional Pramuka. Selain itu, program ini juga akan diduplikasi oleh Bawaslu di tingkat provinsi melalui sinergi dengan Kwartir Daerah Pramuka, ujarnya.

Menghadapi pilkada serentak tahap tiga pada tahun 2018, Bawaslu mempersiapkan strategi pengawasan agar pagelaran pesta demokrasi daerah ini dapat berjalan dengan demokratis.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan pihaknya saat ini dihadapkan pada dua tugas pokok, yaitu pengawasan pilkada di 171 daerah dan pengawasan tahapan pemilu legislatif, serta pemilu presiden.

"Untuk menyiapkan strategi pengawasan, kami perlu melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 dan 2017. Selain itu, mengevaluasi pelaksanana pemilu legislatif dan presiden 2014. Kami coba lihat apa yang kurang pada pelaksanaan pengawasan sehingga bisa diperbaiki," ujar Abhan. (Ant)