MONITOR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kasus korupsi KTP elektronik.
Selain memanggil Yasonna, KPK juga akan memanggil sejumlah anggota DPR lain yang diduga mengetahui proses penganggaran e-KTP.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi kasus KTP-e mulai hari ini. Sejumlah anggota DPR RI yang diduga terkait, mengetahui informasi ataupun yang perlu diklarifikasi kembali terkait indikasi aliran dana diagendakan diperiksa.
"Sebelumnya, untuk tersangka AA sudah cukup banyak dari unsur swasta dan birokrasi yang diperiksa," kata Febri.
Febri juga mengatakan bahwa KPK saat ini fokus untuk mendalami orang-orang yang berasal dari latar belakang politik terkait e-KTP
"Pendalaman di kluster politik menjadi salah satu bagian yang penting dalam kasus KTP-e ini. Dalam proses persidangan pun sudah mulai mengemuka adanya rangkaian peristiwa yang diduga melibatkan sejumlah aktor di sektor politik, birokrasi dan swasta," ungkap Febri.
Sugiyono, M.IP Kasubtim Kemahasiswaan, Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian…
MONITOR, Jakarta — Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.…
MONITOR, Jeddah - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab…
MONITOR, TANGSEL – Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta…
MONITOR, Yogyakarta - Sepuluh tim dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) beradu inovasi dan…
MONITOR, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menugaskan pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dan mengawal pelaksanaan kesepakatan…