Ancam Bekukan Anggaran KPK dan Polri, DPR Dinilai Kehilangan Rasionalitas

Monitor, Jakarta – Pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit menyesalkan usulan anggota Pansus angket KPK yang mengancam akan membekukan anggaran terhadap Polri dan KPK di tahun 2018.

Menurut Arbi, anggota DPR telah kehilangan rasionalitasnya. Ia menuding DPR tidak memikirkan kepentingan negara, hanya memikirkan kepentingan kelompoknya.

"DPR ini kalap. Dia kehilangan rasional, kehilangan posisi mana yang urgen dan tidak. Dia tidak mempunyai prinsip kecuali mempertahankan kepentingan golongan dan partai," tegas Arbi saat dihubungi, Jumat (23/6).

Dia menegaskan, DPR sama saja menginginkan kehancuran Indonesia apabila anggaran dua lembaga itu dihentikan.

"DPR sudah siap menghacurkan negara, bukan menghancurkan KPK lagi. Lebih kalap dia sekarang. Kalau KPK cuma tentang pemerintahan yang bersih. Tapi kalau polisi kan mengurusi keamanan dalam negeri," ungkapnya.

Dijelaskannya, korban dari tingkah parlemen saat ini bukan hanya di level rakyat. Namun, sudah mengancam kedaulatan negara. Sebab, Polri merupakan alat negara untuk menjaga keamanan masyarakat.

"Itu bukan DPR Pancasila. Itu DPR biang kerok kapitalisme yang mementingkan kepentingan individu, elit dan golongan bukan masyarakat. Jadi dia menggadai negara ini dengan kekacauan," pungkasnya.

Diketahui, anggota Pansus Angkrt KPK Mukhamad Misbakhun mengusulkan menghentikan anggaran bagi KPK dan Polri. Hal itu diucapkannya lantaram berang keinginan pihaknya memanggil Miryam tidak didukung oleh KPK dan Polri.

“Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3 maka DPR mempertimbangkan, saya meminta komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran untuk Kepolisian dan KPK (tak dilakukan),” kata Misbakhun di Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).