Categories: HUKUMNASIONAL

Terkait Kasus Harry Tanoe, Jaksa Agung Dinilai Ugal-ugalan

Monitor, Jakarta – Tim Advokasi Jokowi-JK mempertanyakan motif Jaksa Agung HM Prasetyo yang menyebut Hary Tanoesoedibyo sebagai tersangka dalam kasus ancaman SMS kepada penyidik Kejagung Yulianto. Kasus SMS Bos MNC Group ini berawal dari penanganan Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto yang menyelidiki kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile-8 Telecom.

Koordinator Tim Advokasi Jokowi-JK, Syamsuddin Radjab, mengatakan HM Prasetyo mestinya tidak mendahului penyidik Bareskrim Polri ketika mengeluarkan penyataan. Sebab, kata Syamsuddin, kasus SMS HT–panggilan akrab Hary Tanoesoedibyo, kepada Yulianto masih dalam tahap penyelidikan.

"Yang jelas kalau seperti itu Jaksa Agung HM Prasetyo ini ugal-ugalan dalam kasus HT ini," ujar Syamsuddin melalui siaran persnya, Sabtu (17/6).

Menurut Syamsuddin, apa yang dikatakan HM Prasetyo dalam kasus dugaan ancaman HT kepada penyidik Kejagung Yulianto tersebut bukanlah motif hukum.

Menurutnya, Prasetyo menyebut HT sebagai tersangka lebih bermotif politik karena hubungan personal antara Prasetya dan HT serta latarbelakang partai politiknya yang memang renggang dan bermasalah.

"Ini menurut saya bukan motivasi hukum tapi motif pribadi jadinya kalau seperti ini yang notabene semua publik tahu soal possisioning Prasetyo dari parpol," katanya.

Selain itu, mantan Ketua PBHI ini juga mengingatkan agar Prasetyo tidak gampang menyebut nama seseorang sebagai tersangka, termasuk HT yang juga Ketua Umum Partai Perindo itu. Dia harus terus melakukan pembenahan dalam memimpin Kejaksaan.

"Prasetyo harus memimpin Kejaksaan sesuai dengan UU No. 16 tahun 2004 tetang kejakasaan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, HM Prasetyo menyatakan HT sebagai tersangka setelah Kejagung menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri dan HT menjalani pemeriksaan dalam kasus SMS ancaman kepada Yulianto.

“Terlapornya, tersangkalah yang sekarang sudah tersangka (SPDP). Setiap kali diundang ya harus hadir itu. Pak Yulianto dipanggil ke sana memang kewajibannya untuk hadir, begitupun tentunya si tersangkanya,” katanya di Jakarta, Jumat (16/6/2017) kemarin.

Recent Posts

Kemenag: 195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus melalukan percepatan penerbitan visa jemaah haji Indonesia. Hingga hari…

11 menit yang lalu

Sosialisasi Empat Pilar, Yandri Susanto: Pendidikan Kunci Kemakmuran Bangsa

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menyampaikan pentingnya pendidikan untuk kemajuan dan…

31 menit yang lalu

Piala Asia U-23 2024, Ketum PSSI: Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengapresiasi perjuangan tim U-23 Indonesia meski kalah…

1 jam yang lalu

Danpuspom TNI Buka Rakornis Pom TNI – Propam Polri Tahun 2024

MONITOR, Jakarta - Danpuspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)…

2 jam yang lalu

ESG Berkelanjutan, Pertamina Manfaatkan Limbah Pakaian Seragam Bekas Jadi Baju Daur Ulang

MONITOR, Jakarta – Mendukung penuh keberlanjutan, PT Pertamina (Persero) ajak seluruh Perwira (Pekerja Pertamina) dalam program…

5 jam yang lalu

Kementan Gerakan Pengendalian Hama Penggerek Batang Padi di Karawang

MONITOR, Karawang - Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terus bergerak bersama BBPOPT,…

6 jam yang lalu