Monitor, Jakarta – Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy terkait penerapan sekolah 5 hari atau Full Day School menuai protes dari banyak kalangan tak terkecuali Pengurus Besar Gerakan Santri Nusantara (PB GSN).
Ketua PB GSN, Muhammad Utomo bahkan secara tegas menolak kebijakan tersebut. Alasannya, program tersebut dinilai menzolimi para guru yang notabene memiliki hak untuk keluarganya.
"PB GSN berpendapat bahwa Kemendikbud telah keluar dari program pemerintah yang mencanangkan Revolusi mental," katanya melalui rilis yang diterima Monitor.
PB GSN berpendapat bahwa Kemendikbud hanya mengakomodir segelintir golongan dan menyampingkan aspirasi mayoritas lembaga pendidikan.
"Kami menyarankan bahwa Kemendikbud harus mengkaji lagi bahwasanya kemunculan pemahaman radikalisme bermula dari alumni2 yang berlatar belakang orang yg hanya mengenyam pendidikan formal," pantanya.
Tomo melanjutkan, PB GSN bersama seluruh anggota se-Nusantara menyatakan Harga mati untuk menolak fullday School karena merusak karakter bangsa yang berkebhinekaan
MONITOR, Yogyakarta - Kompetisi OASE III PTKIN 2026 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berbagai cabang…
MONITOR, YOGYAKARTA — Ajang bergengsi Olimpiade Agama, Sains, dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri…
LPM UIN Sunan Kalijaga Berbagi Strategi Implementasi SPMI Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 MONITOR,…
MONITOR, Wakatobi - Pengakuan UNESCO terhadap suatu kawasan sebagai cagar biosfer tidak otomatis menjamin keberhasilan…
MONITOR, Cirebon - Hasil panen padi petani di Blok Makam Kidul, Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan…
MONITOR, Sukoharjo – Kementerian Agama (Kemenag) RI menegaskan komitmennya untuk hadir memberikan pelayanan, pembinaan, dan…