Monitor, Jakarta – Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy terkait penerapan sekolah 5 hari atau Full Day School menuai protes dari banyak kalangan tak terkecuali Pengurus Besar Gerakan Santri Nusantara (PB GSN).
Ketua PB GSN, Muhammad Utomo bahkan secara tegas menolak kebijakan tersebut. Alasannya, program tersebut dinilai menzolimi para guru yang notabene memiliki hak untuk keluarganya.
"PB GSN berpendapat bahwa Kemendikbud telah keluar dari program pemerintah yang mencanangkan Revolusi mental," katanya melalui rilis yang diterima Monitor.
PB GSN berpendapat bahwa Kemendikbud hanya mengakomodir segelintir golongan dan menyampingkan aspirasi mayoritas lembaga pendidikan.
"Kami menyarankan bahwa Kemendikbud harus mengkaji lagi bahwasanya kemunculan pemahaman radikalisme bermula dari alumni2 yang berlatar belakang orang yg hanya mengenyam pendidikan formal," pantanya.
Tomo melanjutkan, PB GSN bersama seluruh anggota se-Nusantara menyatakan Harga mati untuk menolak fullday School karena merusak karakter bangsa yang berkebhinekaan
MONITOR, Jakarta - Penyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait Masjid Istiqlal, Wakaf Tunai, dan Bursa Efek…
MONITOR - Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi hingga 10 persen per tahun. Namun, potensi tersebut…
MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan suku bunga…
MONITOR, Malang — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menegaskan penyelenggaraan haji nonkuota…
MONITOR, Jakarta — Mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, menyatakan…
MONITOR, Bandung — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menekankan pentingnya kemampuan adaptif, visioner, analitis,…