Monitor, Jakarta – Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy terkait penerapan sekolah 5 hari atau Full Day School menuai protes dari banyak kalangan tak terkecuali Pengurus Besar Gerakan Santri Nusantara (PB GSN).
Ketua PB GSN, Muhammad Utomo bahkan secara tegas menolak kebijakan tersebut. Alasannya, program tersebut dinilai menzolimi para guru yang notabene memiliki hak untuk keluarganya.
"PB GSN berpendapat bahwa Kemendikbud telah keluar dari program pemerintah yang mencanangkan Revolusi mental," katanya melalui rilis yang diterima Monitor.
PB GSN berpendapat bahwa Kemendikbud hanya mengakomodir segelintir golongan dan menyampingkan aspirasi mayoritas lembaga pendidikan.
"Kami menyarankan bahwa Kemendikbud harus mengkaji lagi bahwasanya kemunculan pemahaman radikalisme bermula dari alumni2 yang berlatar belakang orang yg hanya mengenyam pendidikan formal," pantanya.
Tomo melanjutkan, PB GSN bersama seluruh anggota se-Nusantara menyatakan Harga mati untuk menolak fullday School karena merusak karakter bangsa yang berkebhinekaan
MONITOR, Bogor - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Rokhmin Dahuri,…
MONITOR, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII),…
MONITOR, Jakarta - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyerahkan perangkat pengelolaan sampah terpadu mandiri sebagai bagian…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, meninjau proses pemeriksaan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii membuka opsi pembelajaran daring bagi siswa…
MONITOR, Jakarta - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana…