Monitor, Jakarta – Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy terkait penerapan sekolah 5 hari atau Full Day School menuai protes dari banyak kalangan tak terkecuali Pengurus Besar Gerakan Santri Nusantara (PB GSN).
Ketua PB GSN, Muhammad Utomo bahkan secara tegas menolak kebijakan tersebut. Alasannya, program tersebut dinilai menzolimi para guru yang notabene memiliki hak untuk keluarganya.
"PB GSN berpendapat bahwa Kemendikbud telah keluar dari program pemerintah yang mencanangkan Revolusi mental," katanya melalui rilis yang diterima Monitor.
PB GSN berpendapat bahwa Kemendikbud hanya mengakomodir segelintir golongan dan menyampingkan aspirasi mayoritas lembaga pendidikan.
"Kami menyarankan bahwa Kemendikbud harus mengkaji lagi bahwasanya kemunculan pemahaman radikalisme bermula dari alumni2 yang berlatar belakang orang yg hanya mengenyam pendidikan formal," pantanya.
Tomo melanjutkan, PB GSN bersama seluruh anggota se-Nusantara menyatakan Harga mati untuk menolak fullday School karena merusak karakter bangsa yang berkebhinekaan
MONITOR, Jakarta - Ikhtiar mencetak guru dan calon guru professional terus dilakukan Kementerian Agama. Salah…
MONITOR, Pandeglang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, memberikan…
MONITOR, Tangsel - Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menunjukkan ketegasan dalam menegakkan disiplin pegawai.…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian merespons isu terkait rembesnya gula rafinasi ilegal yang beredar di…
MONITOR, Jakarta - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Kritik KPK terhadap sejumlah pasal dalam pembahasan…