Categories: HANKAMNASIONAL

Gerakan Santri Nusantara Tolak Kebijakan Sekolah Sehari Penuh

Monitor, Jakarta – Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy terkait penerapan sekolah 5 hari atau Full Day School menuai protes dari banyak kalangan tak terkecuali Pengurus Besar Gerakan Santri Nusantara (PB GSN). 

Ketua PB GSN, Muhammad Utomo bahkan secara tegas menolak kebijakan tersebut. Alasannya, program tersebut dinilai menzolimi para guru yang notabene memiliki hak untuk keluarganya. 

"PB GSN berpendapat bahwa Kemendikbud telah keluar dari program pemerintah yang mencanangkan Revolusi mental," katanya melalui rilis yang diterima Monitor. 

PB GSN berpendapat bahwa  Kemendikbud hanya mengakomodir segelintir golongan dan menyampingkan aspirasi mayoritas lembaga pendidikan. 

"Kami menyarankan bahwa  Kemendikbud harus mengkaji lagi bahwasanya kemunculan pemahaman radikalisme bermula dari alumni2 yang berlatar belakang orang yg hanya mengenyam pendidikan formal," pantanya.

Tomo melanjutkan, PB GSN bersama seluruh anggota se-Nusantara menyatakan Harga mati untuk menolak fullday School karena merusak karakter bangsa yang berkebhinekaan

Recent Posts

Pemerintah Sediakan Beasiswa Pendidikan Jarak Jauh untuk Guru

MONITOR, Jakarta - Ikhtiar mencetak guru dan calon guru professional terus dilakukan Kementerian Agama. Salah…

1 jam yang lalu

Bersama KPI Pusat, KPID Banten Gelar Literasi Media di Kawasan Ujung Kulon

MONITOR, Pandeglang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar…

2 jam yang lalu

DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP Laporan Keuangan Kementan Tahun 2024

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, memberikan…

4 jam yang lalu

Walikota Tangsel Tindak Tegas! ASN Tak Hadir Apel Hari Kesadaran Nasional Kena Sanksi Denda

MONITOR, Tangsel - Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menunjukkan ketegasan dalam menegakkan disiplin pegawai.…

5 jam yang lalu

Dukung Penegakan Hukum, Kemenperin Jaga Peredaran Gula Rafinasi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian merespons isu terkait rembesnya gula rafinasi ilegal yang beredar di…

11 jam yang lalu

Kritik KPK Atas KUHAP, LSAK: DPR dan Pemerintah Tak Serius Berantas Korupsi

MONITOR, Jakarta - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Kritik KPK terhadap sejumlah pasal dalam pembahasan…

13 jam yang lalu