Penjelasan Mendikbud Muhadjir Effendy soal Delapan Jam Belajar

Monitor, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menerapkan kebijakan delapan jam belajar dengan lima hari sekolah pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan ini merupakan implementasi dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

"Peraturan terkait hal tersebut segera diterbitkan dan segera kita sosialisasikan," ungkap Mendikbud Muhadjir Effendy lewat keterangan tertulisnya, Senin (12/6/2017).

Kelima nilai utama yang akan diimplementasikan ialah religius, nasionalis, gotong-royong, mandiri, dan integritas. Dia mengatakan program PPK bukan berarti siswa harus belajar selama delapan jam di kelas.

"Proporsinya lebih banyak ke pembentukan karakter, sekitar 70 persen, dan pengetahuan 30 persen," terang Muhadjir.

Dalam program PPK ini, siswa didorong melakukan aktivitas yang menumbuhkan budi pekerti serta keterampilan abad ke-21. Bukan hanya di sekolah, siswa juga akan menjadikan lingkungan, seperti surau, masjid, gereja, pura, lapangan sepak bola, museum, taman budaya, sanggar seni, dan tempat-tempat lainnya, sebagai sumber belajar. 

Guru akan diminta mengurangi ceramah di kelas dan diganti dengan aktivitas positif, seperti mengikuti madrasah diniyah bagi siswa muslim. Guru wajib mengetahui dan memastikan proses siswanya dalam mengikuti pelajaran agama sebagai bagian penguatan religiositas.

Guru wajib memantau siswanya agar terhindar dari pengajaran sesat atau yang mengarah pada intoleransi. Dalam kondisi ini, madrasah diniyah akan diuntungkan karena menjadi salah satu sumber belajar yang dapat bersinergi dengan sekolah dalam penguatan nilai religius dan pembentukan karakter.

"Jangan dibayangkan siswa akan berada di kelas sepanjang hari. Nantinya guru akan mendorong siswa untuk belajar dengan berbagai metode, seperti role playing, proyek. Dan dari bermacam-macam sumber belajar, bisa dari seniman, petani, ustaz, pendeta. Banyak sumber yang bisa terlibat, tetapi guru harus tetap bertanggung jawab pada aktivitas siswanya," ujar dia. 

Muhadjir mencatat, guru menjadi faktor penting dalam penerapan PPK di sekolah. Menurutnya, guru bukan hanya instruktur atau pengajar, tapi juga penghubung sumber-sumber belajar (resource linkers).

"Guru juga perlu menjadi gate keepers yang mampu membantu siswa menyaring pengaruh negatif seperti radikalisme dan narkoba. Guru juga harus menjadi katalisator yang bisa mengubah potensi anak didik," tuturnya. 

Penerapan kebijakan delapan jam belajar dengan lima hari sekolah akan dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kapasitas sekolah. Muhadjir mengimbau kepada para kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) agar berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk segera memetakan sekolah-sekolah yang siap melaksanakan kebijakan ini. Selain itu, tugas guru maupun MKKS adalah memastikan bahwa potensi kekhasan di daerah terpelihara dengan baik. 

"Misalnya bila di sebuah daerah ada tradisi anak mengaji di madrasah diniyah pada jam-jam sore, jam-jam tersebut harus dikonversi sebagai bagian dari delapan jam pelajaran itu. Beberapa daerah sudah menerapkan seperti itu dan saya kira sangat baik," tegasnya.