Categories: NASIONALPOLITIK

Pancasila Sudah Final, Gerakan Radikal Wajib Ditangkal

Monitor, Makassar – Merebaknya gerakan radikal anti Pancasila harus diwaspadai dan dilawan oleh seluruh elemen rakyat Indonesia. Hal itu terungkap pada diskusi kebangsaan bertemakan Menangkal Radikalisme Membumikan Pancasila yang digagas Ketua Umum DPN Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi di Jakarta pada Jumat (9/6) sore.

Hadir dalam diskusi tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Kabiro Penmas) Divisi Humas Polri Brigjend Rikwanto, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Profesor Irfan Idris dan Ketua Umum PPK Kosgoro Hayono Isman serta pengurus Gema Kosgoro DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Untung mengatakan,  gerakan radikal anti Pancasila bukan hanya musuh pemerintah saja melainkan menjadi musuh bersama seluruh rakyat Indonesia. 

"Makanya Gema Kosgoro mendukung penuh kebijakan pemerintah yang dicetuskan Menteri Pemuda Olahraga Imam Nahrawi yang mengajak pemuda dan mahasiswa untuk bersatu melawan gerakan radikal anti Pancasila," tegas Untung.

Sementara itu, Direktur Deradikalisasi BNPT Profesor Irfan Idris mengungkapkan,  paham anti Pancasila tumbuh berkembang dikalangan mahasiswa di kampus-kampus. Kendati demikian BNPT tidak cukup hanya menggandeng kementerian dan lembaga namun harus  juga melibatkan partisipasi masyarakat termasuk kalangan mahasiswa. 

"Kami menyadari menangkal radikalisme tidak cukup mengandalkan  BNPT dengan kementerian dan lembaga pemerintah saja. Perlu melibatkan masyarakat dan mahasiswa, salah satunya Gema Kosgoro," papar guru besar UIN Makasar tersebut.

Hal senada disampaikan Kabiro Penmas Divisi Humas Polri Brigjend Rikwanto. Dia mengatakan, tidak ada tempat di Republik Indonesia bagi yang ingin mengganti atau mencoba mengutak-atik ideologi Pancasila. 

"Bagi yang ingin mengubah atau mengutak-atik ideologi Pancasila maka akan berhadapan dengan Polri," tegas Rikwanto.

Ada pun Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyoroti banyaknya media online yang berisi berita bohong atau hoax yang bersifat provokasi dan menyebarluaskan paham radikal. 

"Jumlahnya ribuan. Dan ini harus ditertibkan dan diproses hukum. Saya tegaskan bahwa media online hoax ini bukan merupakan produk jurnalistik dan dapat diproses hukum," kata pria yang telah dua periode menjabat komisioner di dewan pers ini.

Sedangkan menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi final dan merupakan pemersatu bangsa. Apabila tidak berkenan dengan Pancasila maka dipersilahkan angkat kaki dari Indonesia. 

"Pancasila sudah final. Mari kita tangkal bersama radikalisme yang anti Pancasila," tegasnya.

Recent Posts

DPR Desak Pemerintah Kolaborasi Cegah Badai PHK Industri Tekstil

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah Kementerian Ketenagakerjaan…

3 menit yang lalu

Natal 2025, Menag Ajak Umat Kristiani Rawat Kasih dan Iman dari Keluarga

MONITOR, Jakarta - Natal 2025 hadir bukan sekadar sebagai perayaan iman, tetapi sebagai ruang pemulihan.…

1 jam yang lalu

Pranata Humas Kemenag Harus Jadi Solusi di Tengah Masyarakat Digital

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan…

2 jam yang lalu

Komisi VII DPR Desak Penyusunan Aturan Penghapusan KUR

MONITOR, Jakarta - Komisi VII DPR RI menyoroti pernyataan Presiden terkait kebijakan penghapusan Kredit Usaha…

3 jam yang lalu

Jelang Nataru, KAI Wisata Sapa Pelanggan dan Berbagi Merchandise di Stasiun Gambir

MONITOR, Jakarta - Dalam rangka memeriahkan momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru),…

3 jam yang lalu

KKP dan Polri Lakukan Pengawasan Cemaran Radioaktif Jelang Nataru

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan hasil perikanan yang beredar di masyarakat…

4 jam yang lalu