Kabupaten Kutai Kartanegara konsisten menjalankan program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera, atau disebut Gerbang Raja. Secara filosofi, Gerbang Raja diartikan sebagai pintu depan atau pintu pengantar menuju kesejahteraan rakyat. Gerbang Raja juga diilhami dari jejak masa lalu, yang merupakan aset historis sejarah dan budaya bangsa yang dahulu dikenal dengan kerajaan tertua di Indonesia, Kerajaan Mulawarman.
Rita Widyasari mengatakan, sejak diberikan amanah memimpin Kutai Kartenegara selama dua periode yaitu tahun 2010-2015 dan tahun 2016-2021, ia menerapkan konsep Gerbang Raja Jilid I dan Jilid II sebagai fondasi pembangunan di Kabupaten yang beribukota di Tenggarong ini.
Adapun sejauh ini, capaian program Gerbang Raja dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Berdasarkan data BPS (2016), IPM Kabupaten Kukar tahun 2012 berada pada angka 69,12 kemudian naik menjadi 70,71 di tahun 2013 dan pada tahun 2014 melejit ke angka 71,20.
Bagaimana Rita Widyasari—yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), mengelola pemerintahannya sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik? Berikut ini petikan wawancaranya.
Tema HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 adalah Indonesia Kerja Nyata. Tema tersebut diyakini sebagai penyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan di Republik ini untuk berbuat nyata demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Bagaimana Ibu memandang keterkaitan Indonesia Kerja Nyata dengan aktivitas yang dilakukan sebagai Bupati selama ini?
Kerja nyata adalah merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi kita. Kerja nyata adalah mengimplementasikan semua kegiatan yang telah disepakati ke dalam proyek-proyek yang dikerjakan. Di samping itu, kerja nyata juga peka terhadap masalah kekinian. Dan saya ingin sampaikan bahwa makna kerja nyata adalah tegas dalam mengambil keputusan.
Semua pejabat di tingkat Pusat maupun Provinsi/Kota/Kabupaten tentu berkeinginan menerjemahkan Nawacita yang menjadi visi Presiden Jokowi. Bagaimana cara mensinkronkan Nawacita dengan perencanaan di daerah?
Dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 lalu, terdapat 5 isu strategis yaitu: (a) Pendayagunaan dan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Menuju Daya Saing Daerah; (b) Perwujudan Pemerintah Yang Bersih, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kondusifitas Daerah; (c) Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat; (d) Ekonomi dan Pertanian Dalam Arti Luas (Ketahanan Pangan); (e) Pengelolaan SDA & Lingkungan Menuju Tata Kelola Yang Lebih Baik.
Secara lebih spesifik, Kabupaten Kutai Kartenegara telah menyusun misi yang tertuang di dalam program Gerbang Raja II, yang terdiri dari 7 poin. Pertama, penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembangunan wilayah “Membangun Kutai Kartanegara dari Kecamatan” (Desentralisasi Kecamatan). Kedua, meningkatkan kualitas SDM dan transformasi mental melalui Gerakan Etam Mengaji “Gema” serta pengentasan kemiskinan melalui model Album Kemiskinan “Nebas Tapak Kemiskinan”.
Ketiga, PAD Cerdas dan integrasi CSR melalui penyediaan sistem informasi integrasi CSR. Keempat, penguatan pembangunan pertanian melalui keterpaduan urusan pemerintahan daerah dengan alikasi anggaran 10% dari Belanja Daerah. Kelima, konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah dengan membangun jalan darat sepanjang 1.000 Km, Pengembangan teknologi informasi melalui Smart City dan Tower Pintar. Keenam, membangun “Sistem Siklikal”, dalam pengelolaan limbah. Ketujuh, membangun Shelter Rehabilitasi Narkoba dan Traumatik Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Tenggarong.
Lalu bagaimana strategi dalam membangun hubungan dengan SKPD yang notabene merupakan pelaksana teknis program yang telah ditetapkan? Apakah ada strategi khusus agar SKPD di Kutai Kartanegara benar-benar melaksanakan program sesuai dengan ketetapan?
Ya, selain terus melakukan evaluasi dan monitoring pekerjaan SKPD, saya juga melakukan assesmen bagi semua PNS di Kukar, membacakan pakta intergritas, juga beberapa poin dari masalah-masalah di Kukar wajib di bacakan saat mutasi dan berkomitmen untuk menyelesaikannya. Jadi kuncinya memang ada di komitmen. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk membangun komitmen.
Dalam hal tata kelola keuangan daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara kembali mendapat Opini WTP pada LKPD tahun anggaran 2015. Adakah pesan yang ingin Ibu katakan terkait perolehan opini ini?
Iya, Alhamdulillah ini ke empat kali kami meraih WTP dan murni tanpa catatan. Saya bangga. Artinya kami menyajikan laporan keuangan sesuai standar, ada pengendalian internal dan sesui dengan sistem akuntasi dan peran BPK harus lebih ditegaskan lagi karena kami merasa sudah di awasi dengan BPK saat sampling dan harus ada perbaikan paska itu. Sehingga peran BPK sangat baik bagi tertibnya administrasi serta fisik di Kukar.
Terkait dengan tata kelola APBD, bagaimana Ibu dan stakeholder’s mendesain politik anggaran (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara agar benar-benar mencerminkan Visi Nawacita?
Saya membuat skala prioritas. Di dalam Nawacita terdapat (1) Rasa aman, dengan bekerjasama dengan Forkompinda dan tokoh masyarakat agar dapat menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan tentram. (2) Tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis terpercaya, yaitu dengan mereformasi tata kelola pemerintahan dan melaksanakannya dengan e-data. Saat ini Kukar memiliki 64 e-data online. (3) Membangun dari daerah pinggiran, kami melaksanakannya dengan desentralisasi ke kecamatan. (4) Penegakan hukum. (5) Wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. (6) Meningkatkan produktifitas di pasar internasional, kami membuat festival bertaraf internasional. (7) Kemandirian ekonomi, kami konsisten meningkatkan sektor pertanian dan pariwisata. (8) Revolusi karakter, melalui gemar mengaji dan Nebas Tapak Kemiskinian. (9) Memperteguh kebhinekaan, akan membangun tempat ibadah di semua agama di satu tempat.
Apa harapan Ibu ke depan dalam pembangunan di Kutai Kartanegara agar input dan proses pelaksanaan program dapat menghasilkan output atau bahkan outcome yang maksimal?
Sesuai misi, menjadikan Kukar Maju, Profesional, Sejahtera dan Berkeadilan. Adapun goal ingin yang ingin dicapai Kabupaten Kutai Kartanegara adalah (1) Meningkatkan lanju pertumbuhan ekonomi daerah (2-3% pertahun); (2) Mengendalikan tingkat inflasi daerah (4-5%); (3) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (76,8); (4) Menurunkan Gini Rasio (<2,9); (5) Menurunkan tingkat kemiskinan (<7%); (6) Menurunkan tingkat pengangguran terbuka (<8%); dan (7) Menurunkan Indeks Ketimpangan Wilayah/Indeks Williamson (<0,45). (*)