Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Puan Maharani Ingin Gabungkan Semua Kartu Bantuan Sosial

Monitor, Jakarta—Pemerintah berencana menggabungkan semua kartu kesejahteraan menjadi satu agar penggunaannya terintegrasi.

Hal itu diterangkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di ruang Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

 

Seperti diketahui, DPR selama ini mengkritisi adanya kartu kesejahteraan yang disiapkan pemerintahan Joko Widodo. Sejumlah kartu tersebut yaitu, kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sementara, beberapa laporan yang diterima anggota DPR, kartu-kartu bantuan sosial tersebut kerap membingungkan masyarakat.

 

"Pemerintah akan integrasi semua menjadi satu kartu. Sehingga pada pelaksanaannya semua fungsi terintegrasi dalam satu kartu," ujar Puan di ruang Banggar DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

 

Puan pun mengaku untuk mengintegrasikan semua kartu bantuan sosial butuh waktu, karena hal tersebut harus membuat pendataan ulang seperti pada awal penyebaran PKH, KIS, dan KKS.

 

"Tidak mudah integrasikan semua kartu, infrastruktur yang memadai," ungkap Puan.

 

Dia menambahkan pemerintah menargetkan penyelesaian kartu terintegrasi pada 1 Januari 2018. Untuk saat ini, pemerintah masih mendata kembali semua masyarakat yang membutuhkan kartu tersebut.

 

"Agar semua data link and match, kartu yang terintegrasi mulai Januari 2018," jelas Puan.

Recent Posts

Kunjungi Kelompok Ternak Canghegar, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Dengar Langsung Keluhan Peternak

MONITOR, Bogor – Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Dr. Pamuji Lestari, melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring…

13 jam yang lalu

Puan Tegaskan PLN Harus Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak…

13 jam yang lalu

4.000 Buruh Pemasok Sepatu Nike Dirumahkan, Waka Komisi IX DPR Dorong Optimalkan Jaring Pengaman Bagi Pekerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komis IX DPR RI, Yahya Zaini menyoroti informasi mengenai 4.000…

13 jam yang lalu

Komnas Haji Pertanyakan Urgensi Perluasan Kewenangan OJK Awasi Dana Haji

MONITOR, Ciputat – Komnas Haji mempertanyakan dasar hukum, urgensi, serta landasan filosofis dan sosiologis dari…

17 jam yang lalu

Outlook Ketenagakerjaan 2026 Petakan Tantangan dan Proyeksikan Jutaan Peluang Kerja

MONITOR, Jakarta — Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan)…

18 jam yang lalu

Komisi III DPR Desak Pelaku Penyekapan Perempuan Segera Ditangkap dan Dijerat Pasal Berlapis

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memproses…

19 jam yang lalu