Monitor, Jakarta—Pemerintah berencana menggabungkan semua kartu kesejahteraan menjadi satu agar penggunaannya terintegrasi.
Hal itu diterangkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di ruang Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Seperti diketahui, DPR selama ini mengkritisi adanya kartu kesejahteraan yang disiapkan pemerintahan Joko Widodo. Sejumlah kartu tersebut yaitu, kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Sementara, beberapa laporan yang diterima anggota DPR, kartu-kartu bantuan sosial tersebut kerap membingungkan masyarakat.
"Pemerintah akan integrasi semua menjadi satu kartu. Sehingga pada pelaksanaannya semua fungsi terintegrasi dalam satu kartu," ujar Puan di ruang Banggar DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Puan pun mengaku untuk mengintegrasikan semua kartu bantuan sosial butuh waktu, karena hal tersebut harus membuat pendataan ulang seperti pada awal penyebaran PKH, KIS, dan KKS.
"Tidak mudah integrasikan semua kartu, infrastruktur yang memadai," ungkap Puan.
Dia menambahkan pemerintah menargetkan penyelesaian kartu terintegrasi pada 1 Januari 2018. Untuk saat ini, pemerintah masih mendata kembali semua masyarakat yang membutuhkan kartu tersebut.
"Agar semua data link and match, kartu yang terintegrasi mulai Januari 2018," jelas Puan.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memetakan 200 titik calon lokasi Nasional Kampung…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama memastikan telah membayarkan gaji para pegawai yang pindah ke Kementerian…
MONITOR, Jakarta - Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua I…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mengapresiasi langkah inovatif pemerintah…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama mengusulkan agar perceraian ditunda sebelum ada rekomendasi konsultasi dari Badan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah memberikan gambaran…