Monitor, Jakarta- Birokrasi yang lamban, keterbatasan infrastruktur, dan energy listrik menjadi kendala yang menghambat peningkatan kemudahan berusaha atau “ease of doing business”. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, (6/8)
Terkait dalam hal infrastruktur di Halmahera Tengah misalnya, Jokowi mengatakan, hanya kapal – kapal kecil yang bisa masuk ke daerah itu sebelum ada pengembangan pelabuhan. Hal ini diperparah ketika musim ombak besar, tidak ada kapal yang masuk ke sana.
"Kemarin kita resmikan Pelabuhan Tapaleo. Setelah ada pelabuhan itu, meskipun juga bukan pelabuhan besar, kapal berukuran sedang bisa masuk dan datang secara rutin sehingga bisa dipastikan setiap dua minggu datang," katanya.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur, Ia berharap dampak yang dihasilkan setelah adanya perbaikan infrastruktur, kegiatan ekonomi pun lebih mudah.
Sementara terkait energi listrik, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Presiden menyebutkan pembangun pembangkit listrik membutuhkan waktu 5-6 tahun, tidak bisa langsung jadi.
Dalam kesempatan itu Presiden menyebutkan upaya perbaikan kondisi perekonomian memerlukan dukungan dari semua pihak.
"SDM kita harus ngerti bahwa kita sekarang ini berada di persaingan antarnegara sangat ketat, artinya ada adu cepat karena kita lihat negara-negara yang ekonominya jatuh itu ya karena lambat," ujar Jokowi.
Pemerintah terus berupaya memperbaiki peringkat kemudahan berusaha di Indonesia agar beranjak naik. Indonesia sempat berada pada peringkat 109, lalu naik ke peringkat 91 pada 2017.