Monitor,Jakarta- Era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Target dan Sasaran RPJMN 2014-2019 lebih ambisisus bila dibandingkan dengan dua periode sebelumnya yaitu SBY-JK, dan SBY-Boediono.
Tingkat kemiskinan ditargetkan 7,0-8,0%, kemudian tingkat pengangguran ditargetkan menurun menjadi 4,0-5,0%, pertumbuhan ekonomi dipatok 8%, selanjutnya indeks gini ration sebesar 0,30 pada tahun 2019. Serta defisist APBN sebesar 1% dari PDB.
Hal ini bukanlah pekerjaan mudah mengingat berbagai problematika yang harus dihadapi seperti tidak sinkronnya perencanaan dan penganggaran. “ Kita tidak mau mengulang terus lagu lama, perencanaan dan penganggaran yang tidak nyambung. Tidak sinkron antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan. Seolah – olah ini ada dua rezim, rezim perencanaan dan rezim penganggaran,” Ujar Presiden RI, Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang integrasi perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan hasil Pembangunan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (31/1/2017).
Persoalan kedua yang menjadi sorotan Presiden Jokowi adalah masih banyaknya program yang perencanaannya belum terfokus dan berdasarkan skala prioritas. “Berilah prioritas apa kyang ingin dikerjakan dan jangan banyak – banyak. Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang – ulang,” Tambah Presiden Ke-7 RI ini.
Persoalan lainnya, yang sering disaksiskan sendiri oleh Presiden saat turun langsung ke lapangan ialah kurangnya konsolidasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang pemanfatannya kurang dapat dirasakan.
Target ini memang dapat dikatakan ambisisus pada pemerintahan Jokowi-JK, namun Jokowi mengingatkan “Pemerintah masih memiliki waktu kurang lebih 32 bulan untuk mengejar target pembangunan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019”, tegasnya.