Monitor, Jakarta—Salah satu langkah untuk membangun pengawasan pengelolaan keuangan negara adalah dengan sistem e-audit.Yaitu, pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik auditee atau pihak yang diperiksa oleh BPK—seperti kementerian negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lain-lain.
Dengan sinergi data dengan pihak yang diperiksanya itu, nantinya BPK akan dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak, dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.
"Konsep seperti ini kami sebut BPK sinergi. Kita terus kembangkan sistem ini," kata Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar.
Penajaman implementasi BPK Sinergi itu dilakukan melalui strategi link and match. Dimulai dari mengidentifikasi sumber informasi apa saja dari lembaga negara, kementerian, BUMN, BUMD dan lain-lain, yang diperlukankan BPK. Data dan informasi ini dapat berupa data keuangan maupun non keuangan. Kemudian, data itu diolah dan digunakan dalam proses pemeriksaan secara elektronis.
Hasil pengolahan itu, selanjutnya dipadukan dengan data dan informasi yang diperoleh dari entitas yang diperiksa. Pembentukan BPK Sinergi ini perlu dilakukan, mengingat entitas pemeriksaan BPK yang begitu banyak dan harus diperiksa dalam waktu singkat. Dan, waktu pemeriksaan atas laporan keuangan dibatasi hanya dua bulan. Nah, dengan sinergi data tadi, pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih efisien, dan lebih efektif.
BPK mengharapkan melalui BPK Sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu, mengurangi KKN secara sistemik; mendukung optimalisasi penerimaan negara; mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara; mengoptimalkan tindak lanjut temuan BPK; dan mengoptimalkan pemeriksaan kinerja. (*)