Monitor, Jayawijaya—Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 Kabupaten Jayawijaya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Wakil Bupati Jayawijaya John Banua mengatakan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Jayawijaya tahun 2016, benar-benar merupakan hasil kinerja pemerintahan.
"WTP Jayawijaya bukan karena suap. Ini adalah hasil kinerja kami. Tidak ada suap," katanya di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, 31 Mei 2017.
Menurut John, kasus dugaan pemberian suap Inspektur Jenderal di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada auditor utama BPK untuk mengubah WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP tidak terjadi di Jayawijaya.
Diakuinya, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sering bekerja sama dengan BPK dalam pemeriksaan keuangan, serta menerima rekomendasi untuk perbaikan dan pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik.
Pemerintah Jayawijaya meraih opini WTP sudah 2 tahun berturut-turut yakni 2015 dan 2016. "Rekomendasi yang diberikan oleh BPK langsung kami tindak lanjuti. Misalnya tentang pendapatan penghasilan maupun honor pegawai yang harus dibayarkan melalui nomor rekening, langsung kami laksanakan."
Menurut John, Kabupaten Jayawijaya dipersiapkan sebagai percontohan pengelolaan keuangan terbaik di Papua. Karena itu, pemerintah kabupaten selalu melakukan perbaikan pelaporan keuangan dan aset sebagaimana koreksi BPK.