Monitor, Jakarta – Sebanyak delapan Kementerian/Lembaga lainnya menyepakati nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang sinergitas penyelenggaraan program desa migran produktif. Penandatanganan dilakukan di Tri Dharma Gedung A Kementerian Ketenagakerjaan, Jl. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Selasa (30/5) sore.
Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah sebuah terobosan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan pelayanan, memberi perlindungan, serta memberdayakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan semua keluarganya di desa-desa yang menjadi kantong-kantong TKI seluruh Indonesia.
"Ada empat pilar yang dikembangkan dalam program ini, pertama peningkatan pelayanan migrasi kepada para TKI yang akan berangkat sejak di desa, kedua usaha produktif bagi pasangannya, ketiga communty parenting bagi anak-anaknya, dan pengembangan koperasi agar ada peningkatan kesejahteraan bagi keseluruhan masyarakat, terima kasih atas dukungan kementerian dan lembaga," ujar Menaker Hanif Dhakiri dalam pidatonya.
Sementara, Menteri Kesehatan Nila A. Moeloek yang didaulat mewakili para menteri yang bersama menandatangani nota kesepahaman, menyampaikan, "Kami semua para pihak mendukung program luar biasa ini, intinya semua kita bekerjasama dan bahu-membahu agar TKI yang memiliki potensi dapat mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat," katanya.
Adapun Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan Pemuda dan Olahraga Adiati Noerdin menjelaskan bahwa Kemenpora sangat mendukung dan akan berperan aktif khususnya pada pilar community parenting dan pengembangan koperasi dengan bidang garapan anak-anak muda yang ditinggalkan orang tuanya untuk mengabdi dijalur TKI. "Kemenpora menyambut positif dan akan mendukung program desa migran produktif ini dengan menggarap anak-anak muda untuk berperan dan mengembangkan dirinya dibidang kewirausahaan muda serta olahraga gala desa yang kini sedang digaungkan," jelasnya.
Program Desmigratif ini ditargetkan mencakup 400 desa kantong-kantong TKI hingga tahun 2019, dimulai tahun ini 120 desa, dan tahun 2018 sebanyak 150 desa. Kementerian dan Lembaga yang menandatangani MoU saat ini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Badan Ekonomi Kreatif.
Menteri-menteri yang hadir langsung saat penandatanganan diantaranya, Menkominfo Rudiantara, Menkop UKM Puspayoga, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo.Sedangkan dari Kemenpora turut hadir, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Jonni Mardizal, dan Kepala Biro Humas dan Hukum Amar Ahmad. (cah)