Monitor, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun angkat bicara terkait kasus suap Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Desa yang melibatkan Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Politikus Golkar itu, Kasus tersebut jangan serta merta menjadikan BPK buruk secara kelembagaan.
"Kejadian OTT terhadap oknum auditor BPK yang lalai dalam menjalankan tugas oleh KPK tidak bisa serta merta kemudian dijadikan sarana untuk menghukum BPK secara kelembagaan," kata Misbakhun melalui pesan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (28/5).
Misbakhun berharap KPK dalam menuntaskan kasus operasi tangkap tersebut sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut disampaikannya, menyusul bermunculannya pendapat yang menilai bahwa opini hasil audit BPK bisa ditransaksikan pascatangkap tangan tersebut.
Dalam keyakinannya, opini hasil audit BPK yang selama ini merupakan indikator kinerja para pengguna keuangan negara, bagian dari sistem audit yang didasarkan pada program audit dan kertas kerja pemeriksaan yang berbasis pada kinerja keuangan dan kinerja operasional masing-masing lembaga negara yang diaudit oleh BPK. Sehingga opini yang dihasilkan memang layak dan kredibel.
"Jadi harus dilawan pendapat yang hendak dibangun dengan mengatakan bahwa opini hasil audit BPK yang selama ini merupakan indikator kinerja para pengguna keuangan negara, bisa 'ditransaksikan'," tambah Misbakhun.
Komisi XI DPR tegas Misbakhun mengetahui betul bagaimana upaya BPK secara kelembagaan untuk meningkatkan kualitas para auditornya. Yakni dengan sistem pelatihan yang terpadu dan juga sistem audit berbasis IT yang sedang dibangun di BPK. Termasuk perbaikan-perbaikan sektor lainnya yang secara menyeluruh adalah membangun sistem kelembagaan BPK yang kuat dalam tata kelola.
"Saya masih percaya bahwa secara kelembagaan BPK masih kredibel. Karena mekanisme yang dibangun, sistem kerja dan tata kelola di lembaga yang mempunyai tugas sebagai supreme auditor keuangan negara tersebut sudah terbangun dengan baik," ungkapnya.
"Dukungan Ketua BPK kepada KPK untuk melakukan proses hukum atas kejadian OTT tersebut juga menjadi bukti bahwa secara kelembagaan BPK serius membangun sistem yang kredibel dan jauh dari korupsi," pungkasnya.