MONITOR, Jakarta – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung program penguatan pendidikan karakter (PPK) yang saat ini tengah dilaksanakan pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan pihaknya juga siap membantu pemerintah merumuskan solusi terbaik jika ada masalah dalam implementasi PPK.
"Kita sangat mendukung implementasi penguatan pendidikan karakter ini, jika ada masalah implementasinya kita siap turut serta merumuskan solusi terbaik. PGRI ingin menjadi bagian dari solusi tersebut," kata Unifah Rosyidi dalam acara halalbihalal PB PGRI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), di Gedung Guru Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).
Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan kegembiraannya dengan dukungan PGRI tersebut. Mendikbud menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan PGRI adalah mitra, yang harus sering berdialog untuk mencari solusi terbaik pada masalah-masalah pendidikan di Indonesia. "Wajar kalau sesekali berbeda pendapat, yang penting kalau keduanya berangkat dari niat baik pasti ada solusi terbaik," ujar Muhadjir.
Mendikbud mengatakan PPK semata-mata menerjemahkan visi misi kabinet kerja di bidang pendidikan yang tertuang dalam Nawa Cita. "Saya diperintah Bapak Presiden untuk merealisasikan program penguatan pendidikan karakter dimana pada jenjang pendidikan dasar harus 70% porsi pendidikan karakternya," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.
Untuk menyukseskan PPK, dibutuhkan komitmen guru sebagai ujung tombak proses belajar mengajar di satuan pendidikan, untuk bekerja keras memajukan pendidikan. Mendikbud mengajak guru dan PGRI menyukseskan PPK untuk masa depan anak-anak Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir kembali menegaskan bahwa Kemendikbud tidak pernah menggagas program full day school. "Yang kita punya itu program PPK, penguatan pendidikan karakter. Sudah kita hitung kalau hari sekolah itu dimampatkan dari enam menjadi lima hari, per harinya hanya ada penambahan satu jam 20 menit saja untuk intrakurikuler," tambah Mendikbud. Jadi tidak benar siswa akan belajar selama delapan jam sehari di kelas, namun akan lebih banyak kegiatan di luar kelas termasuk belajar di madrasah diniyah atau sumber belajar lainnya.