MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyambut baik kedatangan para ulama dan organisasi yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) di Ruang Kerjanya, Lantai III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (16/5).
Usai melakukan agenda pertemuan dengan PA 212, Fadli mengungkapkan bahwa kedatangan mereka ingin mengadukan sejumlah dokumen yang menjadi aspirasi pihak PA 212 ke DPR.
Salah satu hal yang menjadi aspirasi PA 212 adalah permasalahan terkini, juga menyangkut masalah tindakan dan aksi teroris yang terjadi di Mako Brimob dan Surabaya.
“Disamping itu juga, usulan-usulan lain seperti membentuk Pansus untuk mengusut apa yang terjadi di Mako Brimob. Itu yang diusulkan oleh PA 212 dan juga sejumlah hal yang saya kira sangat aktual,” ujar Fadli.
Selain itu, dikatakan Fadli, PA 212 juga sempat menyoroti terkait isu Tenaga Kerja Asing (TKA), komunisme, dan juga soal perpindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Jerusalem. Kata dia, hal tersebut akan menjadi masukan bagi DPR
“Mereka meminta melalui DPR mengingatkan pemerintah agar melakukann tindakan-tindakan diplomasi yang lebih tegas dan lebih jelas lagi,” tukasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketum PA 212, Slamet Maarif menuturkan kalau pihaknya telah menyampaikan delapan tuntutan kepada pihak DPR yang diantaranya terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu terorisme.
“DPP PA 212 meminta DPR RI untuk mengevaluasi dan mengkaji secara benar RUU dan Perppu tentang Anti Terorisme, agar tidak melanggar Hak Azasi Manusia,” tandasnya
“Bila perlu membatalkan jika dianggap dapat menciptakan disintegrasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sambungnya.