MONITOR, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi memberikan komentar terkait pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyebut bahwa Kemendikbud menjadi kementerian yang paling banyak dilaporkan ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
Muhadjir mengatakan, laporan soal temuan pungli yang disebutkan Wiranto belum dapat dipastikan. Sebab sejauh ini masih berupa laporan-laporan dari masyarakat dan perlu ditindaklanjuti.
"Saya rasa itu bukan temuan ya, tetapi masih laporan dari masyarakat dan saya sudah tugaskan Pak Inspektur Jenderal untuk klarifikasi di lapangan. Pak Wiranto menyebut Kemendikbud menerima 199 pengaduan dan hanya 10 diantaranya yang merupakan pungli," kata Muhadjir di Gedung A Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).
Terkait pungutan dana pendidikan, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menegaskan bahwa masyarakat masih perlu diberikan sosialisasi tentang kewenangan Komite Sekolah dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk pembangunan infrastruktur sekolah.
Hal tersebut, kata Muhadjir, sudah jelas tertuang dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
"Banyak kasus diduga pungli tetapi sudah sesuai prosedur Permendikbud No 75 Tahun 2016. Laporan itu banyak dilayangkan masyarakat karena bidang pendidikan itu bersinggungan langsung dengan masyarakat," jelasnya.
Perlu diketahui, Menteri Wiranto sebelumnya menyebut Kemendikbud merupakan lembaga negara yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait pengaduan. Dari 199 pengaduan, dilaporkan ada 10 laporan terkait pungutan liar.