MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) merilis 200 daftar nama penceramah yang telah direkomendasikan. Partai Gerindra pun memberikan tanggapan terkait keputusan tersebut.
Menurut Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid, Kemenag seharusnya lebih objektif dalam memberikan penilaian terkait rekomendasi tersebut. Ia pun menilai, kriteria yang ditentukan oleh Kemenag dalam menyaring 200 nama tersebut tidak jelas alias masih harus dipertanyakan lagi.
“Kemenag merilis 200 muballigh yang layak. Harus jelas kriterianya dan objektif menilainya,” kata Sodik saat dihubungi MONITOR, Sabtu (19/5).
Ia kemudian menuturkan, bahwa seharusnya bukan Kemenag yang membuat daftar rekomendasi tersebut. Sodik mengatakan, Kemenag seharusnya mengonfirmasikan terlebih dahulu soal nama-nama tersebut dengan lembaga masyarakat dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Sebaiknya yang menilai dan membuat daftar (rekomendasi 200 nama penceramah) bukan lembaga pemerintah seperti Kemenag, tapi lembaga masyarakat seperti MUI. Kemenag sebaiknya konfirmasi daftar tersebut dengan MUI dan ormas-ormas Islam,” ujarnya.
Lebih lanjut Sodik berharap agar Kemenag tak mengarah pada pembatasan penceramah dalam menyampaikan ceramah di Indonesia. “Di atas semua itu, jangan mengarah kepada pembatasan mubaligh yang boleh dan tidak boleh memberikan ceramah di Indonesia,” tuturnya.
Saat disinggung apakah ada motif dari Kemenag yang seolah mengatur para penceramah agar tak mengkritisi pemerintah, Sodik menjawab bahwa hal itu lah yang menjadi kekhawatiran saat ini. Hal itulah yang menurut Sodik perlu dicegah.
“Ini yang dikhawatirkan dan harus kita cegah. Tidak salah kok kritis kepada pemerintah,” tutupnya.
 merilis 200 daftar nama penceramah yang telah direkomendasikan. Partai Gerindra pun memberikan tanggapan terkait keputusan tersebut.){kind=link}