MONITOR, Jakarta – Usulan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk dibentuknya kembali komando operasi khusus (Koopssusgab) menuai pro kontra oleh sejumlah kalangan. Ada yang menolak mentah dan mencibir usulan itu, namun adapula yang mendukungnya.
Seperti anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty. Ia justru menilai usulan tersebut sebagai langkah yang baik. Hal itu terkait dengan sejumlah aksi teror ledakan bom dibeberapa daerah, yang terjadi dan mulai meresahkan masyarakat.
“Itu langkah baik. Artinya kekuatan di TNI itu kini kuat dalam sebuah komando operasi khusus gabungan artinya siap bergerak saat dibutuhkan. Ini menjadi domainnya Panglima TNI yang nanti akan berkoordinasi dengan Kapolri bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan,” kata Evita saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (17/5).
“Kita ingat ancaman itu bisa punya skala yang lebih kecil hingga besar yang membutuhkan kesiapan dalam waktu yang cepat dalam hal ini Koopssusgab TNI bisa membantu,” tambah dia.
Menurut politikus PDIP Perjuangan itu, Komando khusus sudah pernah ada sebelumnya yaitu di era Moeldoko (sebagai Panglima TNI) dan tidak perlu tunggu revisi UU Antiterorisme.
Jadi, sambung dia, kewenangnya ada di Panglima TNI karena ini kan soal internal atau gabungan pasukan TNI.
“Pandangan saya pribadi Koopssusgab bagus sekali disiapkan sebagai bentuk bantuan dari TNI kepada Polri. Tapi soal penggunaannya harus tetap mengacu kepada UU no 34/2004 soal TNI, terutama mengenai operasi militer selain perang (OMSP). Kecuali ada keputusan lain dalam revisi UU teroris,” pungkas politikus asal Palembang ini.
 Moeldoko untuk dibentuknya kembali komando operasi khusus (Koopssusgab) menuai pro kontra oleh sejumlah kalangan. Ada yang menolak mentah dan mencibir usulan itu, namun adapula yang mendukungnya.){kind=link}