MONITOR, Jakarta – Sekertaris Jendral (Sekjen) Partai Nasional Demokrat Jhonny G Plate menilai pertemuan antara Menkopolhukam Wiranto dan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya suatu komunikasi yang biasa. Menurutnya pertemuan tersebut persis dengan pertemuan antara Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan, dengan ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa beberapa lalu.
“Enggak itu komunikasi biasa antara pak luhut dengan pak prabowo disamping itu punya relasi personal yang dekat tapi pak luhut kan seorang menko mewakili pak joko widodo demikian halnya pak wiranto bertemu pak sby, pak wiranto kan menkopolhukam, pak sby itu mantan presiden mantan menkopolhukam juga sebagai ketua partai politik,” kata Jhonny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/4).
Sehingga, nantinya menurutnya dalam pertemuan tersebut menghasilkan dua tujuan, yakni kerjasama politik lintas partai politik baik di dalam koalisi pemerintah maupun di luar koalisi pemerintah. Dalam bekerjasama dalam memajukan bangsa.
“mari kita sukseskan pemerintahan ini karena ini demi kepentingan rakyat, kabinet kerja ini masih bekerja dua tahun kurang, jangan karena pemilihan umum dua tahun kurang ini diisi dengan kehancuran indonesia, kita harus tetap solid sampai pemerintahan berakhir, itu satu,”ujarnya.
Selain itu, Ia menegaskan walaupun kita semua bersama-sama atau berbeda di dalam pilpres pemilu 2019 itu hal biasa. Menurutnya itu pertarungan asimetris, Kita bisa berkoalisi sebagai pengusung calon presiden tapi kita berkontestasi di pemilu legislatifnya saling bersaing jadi itu asimetris.
“Nah diharapkan nanti justru pemilihan umum ini bukan menjadi arena dan momentum pemecah belahan bangsa, bukan untuk memecah belah bangsa, momentum itu justru menggunakan demokrasi untuk memilih pemimpin,” tukasnya.
Dengan begitu, ia mengimbau agar bersama-sama bertanggung jawab menjaga agar pemilu sukses, pemilu berkualitas, sehingga pemimpin yang dihasilkan berkualitas, rakyat memilih itu dengan suka ria. Kata dia, pemilihan umum sebagai pesta demokrasi, dua komunikasi itu yang ingin dibangun, tidak saja lintas koalisi tapi harus cross koalisi, lintas oposisi, hal itu baik dan itu hal yang biasa karena komunikasi antar presiden dan partai pengusung.
“Pak suryo paloh, bu mega, dengan mas romy, dengan cak imin, pak zul ketua mpr, pak usaman sapta sebagai ketua hanura, itu berlangsung terus-menerus, yang tidak terus menurus itu dengan siapa?Dengan yang berada di luar koalisi pemerintah karenanya komunikasi itu harus terus dibangun untuk kepentingan indonesia, ingat ya demokrasi kita ini bukan demokrasi liberal barat, demokrasi kita ini demokrasi liberal indonesia, pertarungan yang bebas tapi dengan cara dan kultur yang indonesia, ia yang harus kita pertahankan,” pungkasnya.