MONITOR, Jakarta – Kericuhan yang terjadi saat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menggelar 'Asik-Asik Aksi' disayangkan sejumlah kalangan, seperti Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Mardani menyatakan, seharusnya aparat kepolisian bisa sigap dan mencegah terjadinya keributan di lokasi tersebut.
Pasalnya, ia menilai polisi telah mengantongi sejumlah informasi terkait penyelenggaraan kegiatan YLBHI itu. Ia pun menyalahkan pihak polisi karena melalaikan tugasnya.
"Yang pertama gini, apapun tidak boleh ada kekerasan. Pengepungan kemarin salah. Tetapi yang lebih salah ketika Polri tidak menindaklanjuti ada informasi keresahan masyarakat," ujar Mardani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/9).
Kendati demikian, Ketua tim pemenangan Anis-Sandi pada Pilkada DKI 2017 itu menyatakan, dirinya tidak setuju jika acara tersebut lebih menonjolkan sisi PKI sebagai korban. Untuk itu, Mardani meminta agar TAP MPRS nomor 25 dicabut.
"Seminar khusus yang mengungkap tragedi 1965 dalam perspektif kesejarahan yang jujur isinya agak tidak berimbang. Lebih banyak memberi porsi pada pendukung PKI. Sehingga masyarakat wajar merespon apalagi isu PKI sensitif," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, pengepungan terjadi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)/LBH Jakarta, Minggu (17/9) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari, diduga dilakukan secara sistematis.