MONITOR, Jakarta – Pengakuan sepihak Yerussalem sebagai ibukota Israel jelas menciderai semangat pembebasan rakyat Palestina dari penjajahan Israel. Dalam aksi menolak klaim Amerika, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengajak elemen bangsa Indonesia menolak bersama klaim sepihak yang dilakukan Presiden AS Donald Trump.
"Kita tolak klaim tersebut karena Yerussalem adalah milik Palestina. Yerussalem, di dalamnya terdapat komplek Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam sehingga memiliki tempat tersendiri di hati 1,7 milyar umat muslim dunia," tegas Jazuli, Minggu (10/12).
"Klaim penguasaan Yerussalem akan semakin merestriksi dan merepresi rakyat Palestina dan muslim sedunia untuk berkunjung dan beribadah ke Masjid Al-Aqsa. Dengan demikian sama saja melawan 1,7 milyar muslim sedunia," tambahnya.
Selain itu, penjajahan dan perlakuan keji tentara Israel terhadap rakyat Palestina telah menjadi isu kemanusiaan internasional yang menyulut aksi solidaritas kemanusiaan dunia untuk Palestina. Rasa kemanusiaan dunia juga akan terlukai akibat kebijakan sepihak tersebut.
Atas kebijakan sepihak yang blunder tersebut, Jazuli meminta agar Pemerintah AS dan Presiden Donald Trump membatalkan klaim tersebut dan tidak bermain-main dengan kemarahan umat Islam dunia bahkan umat-umat lain yang peduli pada perdamaian dan isu kemanusiaan rakyat Palestina. Jika tidak, kita pastikan AS akan dikucilkan dan Donald Trump akan terjungkal.
"Mayoritas pemimpin negara di dunia dan rakyatnya mengecam keputusan Donald Trump. Di berbagai belahan dunia berlangsung aksi bela Palestina. Jika Trump dan AS serikat tak bergeming kita yakin pasti akan dikucilkan dunia dan kepemimpinannya akan terjungkal," kecam Jazuli.
Terakhir, seru Anggota DPR Dapil Banten ini, kita mengapresiasi pernyataan tegas Presiden Jokowi dan Pemerintah RI soal isu ini, tapi kita ingin agar ada langkah lebih maju untuk menggalang kekuatan negara-negara dunia di kawasan, melalui forum OKI dan forum PBB untuk menolak dan menerbitkan resolusi atas klaim sepihak yang melanggar banyak kesepakatan dan resolusi dunia tersebut.
"Klaim itu jelas melanggar resolusi PBB dan menjustivikasi dan memperparah penjajahan Israel atas Palestina. Kita dorong Pemerintah untuk menggalang aksi penolakan dengan negara-negara lainnya," pungkas Jazuli.