MONITOR, Jakarta – Terbentuknya lembaga BPIP (Badan Pembinaan Idelogi Pancasila) menjadikan Negara harus mengeluarkan beban anggaran bagi para pejabat didalamnya.
Tak tanggung-tanggung, intensif berupa gaji berdasarkan Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebutkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan gaji sebesar Rp. 112.548.000.
Sedangkan para wakil dewan Pengarah yang didalamnya seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.811.000.
Terkait hal ini, Alaska (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) yang terdiri dari Lembaga CBA (Center For Budget Analysis) dan Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik), menganggap besaran gaji yang diterima tidaklah adil bagi kondisi negara saat ini.
“Dimana Negara punya hutang yang menumpuk, dan tingginya atau naiknya harga sembako saat ini,” ujar Adri Zulpianto, Koordinator Alaska, Selasa (29/5).
Ia pun meminta kepada Megawati dan Mahfud MD yang sudah seharusnya mencontoh komunitas masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU, atau Banser NU yang kerap menjaga Pancasila dengan biaya urunan mereka sendiri dan tidak pernah mendapatkan insentif apapun dari pemerintah.
“Kami juga meminta kepada Megawati Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek,dan Andreas Anangguru Yewangoe ketika sudah menerima Gaji atau rapelan gaji, sebaiknya dapat mengembalikan uang tersebut ke kas negara untuk mencicil hutang negara seperti apa yang dilakukan Malaysia,” tegasnya.
 yang terdiri dari Lembaga CBA (Center For Budget Analysis) dan Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik), menganggap besaran gaji yang diterima tidaklah adil bagi kondisi negara saat ini.){kind=link}