Megapolitan

Gerindra Persoalkan Kesejahteraan PNS DKI

Sekretaris Komisi A DPRD Jakarta Syarif

MONITOR Jakarta - Rendahnya penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta di tahun 2017, saat ini sedang disorot para wakil rakyat Jakarta. Para politisi Kebon Sirih itu pun meminta agar Gubernur Jakarta Anies Baswedan jangan berdiam diri melihat persoalan ini.

Yang paling lantang mempersoalan rendahnya penyerapan anggaran ini datang dari Fraksi Gerindra. Melalui Sekertaris Komisi A, Syarif, persoalan rendahnya penyerapan anggaran ini harus dicari solusinya agar tidak terulang lagi di tahun ini.

"Ini harus dicari penyebabnya apa penyerapan anggaran ditahun 2017 sangat rendah. Dengan demikian jangan sampai terulang di 2018," ujar Syarif kepada Monitor.

Syarif yang juga duduk sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra Jakarta ini mengatakan, kalau pihaknya melihat rendahnya penyerapan ditahun lalu, disebabkan karena pejabat di DKI hanya fokus menghabiskan hanya pada sektor pembelajaan pegawai. Sementara itu sektor lainnya yang berhubungan dengan sektor pembelajaa pembangunan fisik terabaikan.

Kata Syarif, sektor pembelajaan pegawai ini terletak pada besarnya uang kesejahteraan yang diterima para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI. Uang kesejahteraan itu diantaranya berbentuk adanya uang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

"Saya kira harus ada evaluasi terhadap anggaran belanja pegawai ini, khususnya terkait dengan pemberia TKD," terangnya.

Dijelaskan Syarif, sebesar 85 persen serapan lebih dari separuhnya adalah pembayaran gaji SKPD, bukan pembangunan fisik maupun kegiatan lainnya. Karena itu, dewan di Kebon Sirih mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI segera menyusun ulang, skema penghitungan TKD PNS.

’’Bagi, saya tidak fair skema penghitungan TKD PNS hanya memasukkan unsur serapan SKPD 20 persen saja, masak, kegiatan fisik sedikit, tetapi PNS tetap dapat tunjangan kesejahteraan yang cukup besar," pungkasnya.

(tsar)