MONITOR, Jakarta – Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/3) didatangi sejumlah masa yang mengatasnamakan Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ).
Masa KMMSAJ yang sebagian besar ibu-ibu ini meminta Anies untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31/Pdt/2017 tentang penghentian swastanisasi air di Jakarta.
Arief dari LBH Jakarta yang juga orator dalam aksi demo, mengatakan, tidak ada alasan bagi Anies untuk tidak menjalankan putusan MA tersebut.
"Pak Anies harus bisa mengembalikan pengelolaan air minum ke publik sesuai dengan konvenan internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005," ungkap Arief.
Tidak hanya itu, kata Arief, PAM Jaya sebagai pengelola air di Ibukota yang diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara dan bukan berorientasi pada keuntungan semata," tegasnya.
"PAM Jaya jangan melakukan manuver-manuver yang menyimpang dari putusan MA dengan merestrukturisasi kerjasama dengan dua perusahaan swasta yang dikelola asing Aetra dan Palyja. Perlu diingat juga air itu hak hidup untuk semua orang, sedangkan untuk menikmati air bersih yang dikelola Aetra dan Palyja harganya sangat mahal," tukasnya.
Oleh karenanya, KMMSAJ yang terdiri dari sejumlah elemen organisasi masyarakat diantaranya Penggugat Swastanisasi Air, KRUHA, LBH Jakarta, Solidaritas Perempuan Jabotabek dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut swastanisasi air, sehingga harga air bisa murah.
"Pak Anies tolong didengar, dengan kondisi pengelolaan air seperti saat ini, kami merasa keberatan harus membayar air perbulanya yang sangat mencekik," pungkas Erna Rosalina, koordinator lapangan dari Solidaritas Perempuan Jabotabek.