Anggota Komisi IV DPR : Menuju Ketahanan Pangan, Sektor Hulu Harus Dibenahi

Anggota DPR RI, Fadholi

MONITOR, Jakarta – Ketahanan pangan atau kedaulatan pangan telah menjadi perhatian dunia sejak lama, meliputi berbagai kebijakan yang telah diterapkan berbagai negara tentang pembangunan pertanian untuk mencapai produktivitas yang tinggi, sehingga setiap warganya tidak akan mengalami kesulitan untuk mengakses pangan.

Di Indonesia, komitmen untuk menuju ketahanan pangan telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dimana ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik secara jumlah maupun mutu, aman, merata, terjangkau dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal.

Namun, hingga saat ini berbagai penelitian menyebutkan bahwa jutaan penduduk Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih mengalami kelaparan, terlebih di wilayah timur Indonesia. Yang teranyar, pemerintah bahkan harus melakukan impor beras dengan alasan untuk mencukupi ketersedian beras pemerintah. Ya, tentunya kata impor jauh dari kata “berbasis pada keragaman sumber daya lokal”.

Bagaimana sesungguhnya kondisi pangan nasional di era kekinian? dan apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai cita-cita awal menuju ketahanan pangan nasional? Untuk itu MONITOR mencoba untuk mewawancarai Anggota Komisi IV DPR RI, Fadholi. Berdasar pengalamannya duduk di komsi yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan tersebut, wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah I ini memaparkan gagasan-gagasannya menuju ketersediaan pangan dan ketahanan pangan nasional.

Berikut petikan wawancara MONITOR bersama Anggota Komis IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Fadholi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3) lalu:

Jika kita melihat masalah-masalah yang terjadi menuju ketahanan pangan, kedaulatan pangan di sektor pertanian dsb. tentu kita tidak bisa berbicara secara parsial di hilirnya saja, tetapi juga menyangkut masalah di hulunya. Bagaimana pandangan anda terkait hal itu?

Antisipasi untuk ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan ini memang merupakan suatu kegiatan yang harus terencana dengan baik, dan dipersiapkan perlu waktu, karena ini bukan diproduksi seperti pabrik. Kalau pabrik kan bisa diambil secara alam begitu saja, kemudian dipacu produktifitasnya.

Misalnya contoh, petani menanam padi, sejak ditanam itu perlu tiga bulan hingga panen. Kalau pabrik kan bisa dipacu lebih cepat. Maka perlu ada suatu konsep yang terencana dan terintegrasi melibatkan semua pihak untuk mempersiapkan ketahanan pangan ini.

Yang pertama coba kita lihat realitas di lapangan, berapa luas lahan yang masih bisa digarap petani yang bisa ditanami padi, berapa yang bisa ditanam jagung, bawang merah, bawang putih. Apakah selamanya ditanam itu atau juga harus ada fariasi? ketika perluasan lahan yang ditanami ini juga digunakan untuk produktivitas lain kan output lahan semakin berkurang. Karena ketersediaan lahan saat ini kan bukan cendrung bertambah tapi berkurang.

Apakah termasuk alih fungsi lahan?

Ya lahan berkurang untuk kepentingan-kepentingan lain, kepentingan perkebunan, kepentingan perumahan, dan lain sebagainya. Jadi perluasan lahan musti harus dipertahankan.

Kemudian harus ada penataan alokasi lahan pertanian, berapa yang ditanami padi, berapa yang ditanami jagung dan berapa lahan yang bisa ditanami kedelai. Ini kalau bisa jangan saling serobot, jadi melestarikan tanaman yang memang sudah ditentukan.

Terkecuali yang di daerah pegunungan yang memang biasa hortikultural yang memang biasa menanam cabai bersamaan dengan padi di sawah. Ini kan banyak yang belum disadari.

Maka harus ada suatu pendampingan penanaman padi dan tanaman lainnya, apakah ini sudah di data? coba kalau ditanya berapa luas yang ditanam padi, jagung, kedelai, cabai, di areal lahan yang biasanya ditanami padi. Jadi ketersediaan lahan memang masih himpit-himpitan.

Belum lagi ada derah-daerah yang semula menanam padi, kemudian sekarang beralih ke ketela rambat karena lebih menguntungkan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Fadholi saat mengadiri Forum MONITOR


Bisa dijelaskan pendampingan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah?

Kesadaran pendampingan kepada petani. Petani kan problematikanya belum bisa menanam secara serentak dan saling menunggu. Karena kalau tidak serentak serengan hama kan lebih terasa, karena hama akan terfokus pada petak sawah yang lebih dulu menanam.

Maka diperlukan pendampingan kepada petani untuk bisa menanam secara serentak, kalau ini bisa serentak, nanti hama akan diatasi bersama-sama. Padi menguningnya bersama, akhirnya mereka serempak.

Artinya peran pemerintah harus ditingkatkan?

Yang jelas mengoptimalkan peran pendamping petani, jangan hanya saat ramai-ramainya saja. Jadi prosesnya harus dikasih pengertian.

Nah, permasalahannya kalau penanaman serentak ini kan di tenaga kerjanya. Misalnya teknologinya, karena kalau serempak tidak mungkin ditangani secara manual.

Maka disini lah peran alsintan (alat mesin pertanian) agar bisa melakukan tanam secara serentak dan mempercepat penggarapan lahan agar bisa segera ditanami. Maka idealnya setiap kelompok tani harus punya satu traktor. Dimana problemnya saat ini ketersediaanya masih terbatas.

Apakah ini semua sudah diatasi? kan belum.

Artinya diperlukan bantuan dari pemerintah untuk alat-alat pertanian?

Jadi saat ini memang dibutuhkan alat-alat pertanian, tidak hanya alat tanam, tetapi juga alat panen. Kalau ini sudah untuk mendukung petani agar bisa tanam serempak, peralatan ini dibutuhkan betul.

Maka kedepan alokasi dana untuk mendukung ketahanan pangan nasional ini harus menjadi skala prioritas.

Ada di beberapa negara itu, orang yang konsisten di pertanian itu tidak hanya dibantu di alatnya saja, tetapi di modalnya. Misalnya di belgia petani itu juga dikasih modal.

Bagaimana untuk mengatasi persoalan air?

Perlu ada irigasi atau apa yang bisa digunakan untuk membuang dan menampung air, kalau yang menampung untuk ketersediaan di musim kemarau, lalu kalau melimpah untuk mengalirkan.

Jadi infrastrukturnya harus ditambah. Selama ini sudah bertahun tahun belum diantisipasi. Tentu harus ada kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan dana alokasi daerah yang disalurkan ke desa langsung.

Belum lagi masalah jalan usaha tani, kalau jalannya saja hanya galangan, jalan saja terpeleset. Dengan begitu juga akan menghambat penggarapan sawah. Jadi harus ada maping yang kuat untuk menambah infrastruktur.

Kalau semua itu sudah beres, maka kita baru bicara pasca panen. Kenapa terjadi over? karena alokasinya tidak dihitung.

Kalau dihitung, misalnya kebutuhan bawang berapa? diatur produksinya agar tidak over ketersediaanya, dan yang lain diintruksikan untuk menanam padi. Dengan tidak overnya produksi maka harga akan tetap stabil.