Wakil Ketua BPK Meminta Pemda untuk Terus Menggali Potensi PAD

    Monitor, Jakarta – 21 tahun sudah kebijakan otonomi daerah diterapkan di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi ini bertujuan agar setiap daerah dapat mandiri dalam mengelola seluruh potensi di daerah itu sendiri.

    Dalam rangka turut merayakan hari otonomi daerah, Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) melakukan wawancara eksklusif kepada kepala daerah yang dinilai berhasil dalam menerapkan inovasi untuk membangun daerah yang dimuat di dalam Majalah Keuangan Negara.

    Sebanyak 21 kepala daerah yang sudah diwawancara dan masuk dalam majalah yang terbit tiga bulanan ini, diejawantahkan dalam acara 21 Inspirator Pembangunan Daerah 2017 dengan tema “Evaluasi dan Implementasi Otonomi Daerah” yang berlangsung di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

    Hadir sebagai panelis acara penghargaan tersebut, Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar. Dalam pemaparannya, ia memberikan apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga yang dipimpin Prastyo ini. Menurutnya, Majalah yang diterbitkan oleh Pusaka Negara selalu berbasis riset dan kajian, sehingga berita yang disajikan base on data.

    “Kelebihan dari Majalah Keuangan Negara ini antara riset dengan berita. Sehingga ini perlu diapresiasi,” Ujar Guru Besar IPDN ini.

    Soal evaluasi otonomi daerah, Bahrullah menyampaikan bagaimana pemerintah daerah dapat merubah pola kebijakan anggaran. Karena selama ini pemerintah daerah lebih memikirkan belanja daerah, sedangkan pendapatan daerah tidak terlalu dipikirkan. Sehingga pendapatan daerah dapat bergeser dari APBN ke PAD. “Pendapatan daerah jangan mengandalkan dari pusat saja, tapi dipikirkan pendapatan asli daerah,” kata mantan Anggota VI BPK RI.

    Selain itu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, saat ini BPK telah menerapkan e-Audit yang telah dilakukan saat memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun anggaran 2016. Dan e-Audit tersebut akan segera diintegrasikan ke laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

    “Cepat atau lambat, LKPD akan terintegrasi dengan e-Audit. Mari kita pelan-pelan mengangkat transparansi dan akuntabilitas melalui elektronik sistem,” sambungnya.

    Acara ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar, Anggota BPK RI Isma Yatun, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalisa, Rektor IPDN Ermaya Suradinata, serta para peneliti, akademisi, dan Praja IPDN.