“Persoalannya Perpres 20, ini kan baru. Dalam rekomendasi Panja kami dulu adalah pemerintah harus memiliki Satgas pengawasan TKA terutama yang ilegal, dan itu belum dilakukan,” kata Dede Yusuf, di Jakarta, Selasa (1/5).
“Karena itu, kami memberi waktu 3 bulan kepada pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi kami, dan kemudian menyusun peraturan turunan yang tidk bertentangan dengan UU,” tambahnya.
Menurut Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut, jika dalam batas waktu yang diberikan pemerintah tidak juga berhasil menyusun satu langkah pembentukan Satgas pengawasan TKA, tentunya akan ada peningkatan penggunaan instrumen dewan nantinya.
‘Jika dalam 3 bulan ternyata Pemerintah tidak berhasil juga, tentu kami akan meningkatkan Panja ini menjadi tingkatan yang lebih lanjut. Itu bisa menjadi Pansus, bisa menjadi hak angket dan sebagainya. Posisi kita adalah itikad baik pemerintah kita hargai, tapi jangan melanggar UU,” papar politikus Demokrat itu.
Lebih lanjut, ketika disinggung soal adanya usulan pembentukan Pansus TKA, apa fraksi Demokrat akan ikut ambil bagian? Mantan wakil gubernur Jawa Barat itu enggan menanggapinya.
“Ini kan masa reses, pada libur semua (anggota dewan). Artinya saya tidak bisa mengatasnamakan fraksi karena belum ada keputusan, kita belum rapat fraksi, saya hanya bisa mengatasnamakan komisi IX, yang kita sudah melaksanakan rapat kerja, sudah membahas masalah ini, kesepakatannya adalah demikian,” ujarnya.
“Yakni, kita beri waktu 3 bulan untuk peraturan turunan nya, Permennya harus tidaj boleh melanggar UU, dan Satgas itu harus dibentuk, kita juga bikin Timwas,” pungkasnya.
 nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing (TKA).){kind=link}