MONITOR – Kekuatan capres cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin semakin besar. Selain mengantongi dukungan dari sembilan partai politik, paslon nomor urut 01 ini pun didukung jajaran Menteri yang duduk di pemerintahan Jokowi-JK. Ya, ada 15 Menteri di Kabinet Kerja yang masuk dalam daftar juru kampanye paslon Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilares 2019 mendatang.
Diantara nama-nama menteri yang masuk tim kampanye Jokowi-Ma’ruf adalah, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yassona Laoly, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
Lalu, Menko Polhukam Wiranto, Mendes PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PAN-RB Syafruddin, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Masuknya 15 menteri dalam komposisi pemenangan Jokowi-Ma’ruf pun ditanggapi santai oleh kubu pendukung Jokowi. Misalnya, Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding yang menyatakan bahwa keberadaan menteri di kubu Jokowi tak perlu dirisaukan. Karding menganggap wajar, apabila secara otomatis mereka tergabung dan akan menjadi jurkam Jokowi-Ma’ruf Amin.
Di sisi lain, Karding juga mengizinkan pihak Pengawas pemilu untuk bersedia memantau segala perkembangan yang dilakukan kubunya jika dianggap berpotensi melanggar aturan yang berlaku. “Kami dorong dan kami pastikan sesuai peraturan yang ada,” kata Karding.
Sementara itu, barisan kubu pendukung paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga tak terima jika para Menteri dilibatkan dalam pertarungan politik 2019. Dahnil Anzar Simanjuntak, selaku Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi bahkan menuding jika masuknya menteri-menteri dalam di timses merupakan strategi kubu Jokowi-Ma’ruf Amin yang menghalalkan segala upaya untuk memuluskan kekuasaan.
Dahnil menilai, Etika politik yang seharusnya dijunjung lagi dalam Pilpres tidak lagi dihormati dan dihadirkan dalam ruang kontestasi politik. “15 orang menteri jadi Timses. Etika politik yang tinggi tidak lagi dihadirkan, keinginan besar mempertahankan kekuasaan membuat petahana mengerahkan semua kekuatan eksekutif yang seharusnya fokus pada tugas-tugas kenegaraan dan pembangunan,” sindir Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Selain kekuatan para menteri, Dahnil juga mengkritik cara paslon Petahana yang memaksimalkan pengaruh para kepala daerah sebagai Timses. Menurutnya, hal itu sangat berbanding terbalik dengan pihak Prabowo-Sandi, yang justru meminta para Kepala daerah untuk fokus mengurusi daerah dan tidak masuk timses.
“Kekuatan rakyat melalui relawan adalah kekuatan utama Prabowo-Sandi,” cetus Dahnil.
