MONITOR – Partai Demokrat dituding bermain dua kaki. Tudingan itu muncul ketika dukungan partai berlambang mercy itu tidak bulat untuk paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Padahal jauh-jauh hari, SBY memastikan kadernya bakal all out memenangkan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
Secara resmi, Demokrat memang mendukung Prabowo-Sandi. Akan tetapi, Demokrat juga memuluskan kantong suara di beberapa daerah untuk Jokowi. Dengan begitu, Demokrat dinilai cari aman.
Kader Demokrat terang-terangan memberikan dukungan kepada Jokowi, seperti Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Banten Wahidin Halim, hingga Deddy Mizwar. Mereka pun bebas menentukan pilihan tanpa takut dijatuhi sanksi dari partai.
Pasalnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Komandan Kogasma Partai Demokrat menegaskan partainya akan menghormati apapun sikap politik kadernya. Demokrat, kata AHY, memberikan dispensasi bagi daerah-daerah tertentu, dan tidak akan menjatuhkan sanksi.
Dukungan ‘setengah hati’ Demokrat pun menuai cibiran parpol pengusung Prabowo-Sandi. Beberapa menilai SBY tidak tegas, lantaran tidak memberikan sanksi bagi kadernya yang membelot. Namun adapula yang masih berharap SBY tidak ‘cuek’ atas tingkah kadernya.
Sebaliknya, para elit parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin sangat bahagia. Mereka menyambut baik sikap Demokrat yang dianggap demokratis. Bahkan mereka tak segan memberikan pujian kepada partai Demokrat yang dipandang netral.
“Kami sangat senang, kami terbuka terhadap dukungan para kader Demokrat meskipun secara institusional Demokrat dukung Prabowo-Sandi,” kata TB Ace Hasan Syadzily, Wasekjen Partai Golkar.
Sikap politik Demokrat memang tak mengagetkan publik. Pada Pilpres 2014 lalu, Demokrat pun memilih untuk netral. Artinya, SBY selaku pimpinan memberikan kebebasan kepada kadernya untuk bebas mendukung calon manapun.
Kini di Pilpres 2019, dukungan Demokrat untuk Prabowo-Sandi seolah hanya ‘menggugurkan’ kewajiban atas UU Pemilu. Direktur Lembaga IndoStrategi, Arif Nurul Imam, mengatakan sesungguhnya subtansi politik Demokrat sama dengan cari aman, tetapi cara yang berbeda mensikapi regulasi.
“Meski parpol bukan satu-satunya variabel meraih kemenangan, namun soliditas partai pendukung menjadi salah satu kunci memenangkan laga kontestasi Pilpres,” ujar Arief.
Dikatakan Arief, manuver ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat memberikan investasi politik pada paslon Jokowi-Makruf Amin.
“Jika yang menang Jokowi-Makruf Amin menang misalnya, PD (Partai Demokrat) bisa meminta imbalan konsesi politik seperti jatah di kabinet,” tukasnya.
Politik dua kaki ini bukanlah hal baru dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan sebelum Demokrat melakukan strategi ini, Partai Golkar telah lebih dahulu memainkan pola ini di Pilpres 2014 lalu.
Saat itu, Jusuf Kalla (JK) yang merupakan mantan Ketua Umum Golkar terpilih menjadi cawapres Jokowi, sementara partainya yang dipimpin Aburizal Bakrie justru masuk dalam barisan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Begitupun yang terjadi di Pemilu 2004. Golkar secara formal mengusung pasangan Wiranto-Salahudin Wahid, tetapi diam-diam Golkar ikut menyukseskan pasangan SBY-JK.
Bahkan mirisnya, setelah JK terpilih menjadi wakil presiden, kursi Ketua Umum Golkar pun direbut oleh JK. Lantas bagaimana nasib politik dua kaki Demokrat kedepannya? Apakah akan meraup untung atau malah kurang beruntung?
