MONITOR, Jakarta – Waktu Pemilihan Presiden (Pilpres) semakin dekat. Persaingan antar kedua kubu pun makin panas. Berbagai isu dan beragam wacana pun dilontarkan sebagai salah satu strategi untuk memenangkan ajang akbar yang dihelat setiap lima tahun sekali.
Isu dan wacana terbaru yang ramai dibahas adalah soal memimpin sholat dan membaca Al Quran. Disadari atau tidak, namun sepertinya kedua kubu tak peduli dengan dampak yang ditimbulkan di kalangan masyarakat. Sebab selain sensitif, menjadi imam sholat dan membaca Al Quran adalah isu yang sangat rentan polemik.
Memang, aspek agama kedua calon presiden menjadi sorotan sepanjang kontes Pilpres 2019. Belakangan, La Nyalla Matalitti menuding Prabowo tidak memiliki pemahaman Islam yang baik. Dia bahkan menyebut Ketua Umum Gerindra itu tak punya nyali untuk memimpin salat.
Prabowo lantas merespons tudingan mantar kadernya yang gagal maju Pilgub Jatim itu dengan mengatakan dirinya lebih mengutamakan ulama atau pemuka agama untuk menjadi imam salat. “Saya tidak bisa jadi imam salat. Ya saya merasa tahu diri. Betul. Yang jadi imam ya harus orang yang lebih tinggi ilmunya,” kata Prabowo saat berpidato di Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin 17 Desember 2018.
Alih-alih beranjak ke isu lain, Jokowi justru seolah menunjukkan memiliki pemahaman tentang Islam yang lebih baik. Hal itu nampak dari keputusan Istana Presiden yang mempublikasikan foto Jokowi memimpin salat satu hari setelah Prabowo mengaku lebih mengutamakan ulama untuk menjadi imam.
Dalam foto itu, Jokowi tengah menjadi imam salat ketika berada di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Jawa Timur, Selasa 18 Desember 2018. Mereka yang menjadi makmum di antaranya Seskab Pramono Anung, Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Direktur Charta Politica Yunarto Wijaya menganggap isu tentang aspek keislaman tokoh nasional bukan hal baru. Pamer ketaatan beragama para figur publik itu sudah jadi gorengan setidaknya pada Pilpres 2014 silam. Hal yang membedakan, kata Yunarto, jika dulu Prabowo yang dominan menyerang keislaman Jokowi, kini terlihat kubu petahana berupaya menyerang balik soal pemahaman agama yang dimiliki Prabowo.
“Ini kelanjutan dari politik identitas pada 2014 yang sering menyerang pribadi atau keislaman Jokowi. Sekarang jadi senjata makan tuan. Prabowo yang diserang aspek keislamannya,” tutur Yunarto saat dihubungi. Cara yang ditempuh Jokowi yakni dengan menunjukkan secara eksplisit atau gamblang bahwa dirinya memiliki pemahaman Islam yang lebih baik. Foto tentang Jokowi memimpin salat adalah salah satu contohnya. “Bertahan dengan menyerang,” kata Yunarto.
Yunarto meyakini siasat kubu Jokowi mengumbar foto memimpin salat merupakan langkah untuk menyerang Prabowo. Namun itu bukan berarti kubu Jokowi ingin beradu di isu politik identitas. Yunarto menganggap ada target lain yang ingin dicapai, yakni mengalihkan isu politik identitas itu sendiri.
“Menggunakan senjata yang sama, yaitu identitas atau senjata makan tuan tadi, tapi targetnya membuat pihak lawan berhenti menggunakan amunisi bernama politik identitas,” kata Yunarto. Menurut Yunarto, langkah itu sudah mulai nampak hasilnya. Yunarto merujuk dari klarifikasi-klarifikasi yang diutarakan tim sukses Prabowo.
Timses Prabowo pada akhirnya dibuat sibuk mengajak aspek materi perdebatan yang berbeda, bukan lagi soal keislaman capres masing-masing. “Misalnya ketika timses Prabowo mempersoalkan kenapa bawa urusan pribadi, keluarga, kenapa enggak ekonomi saja dan lain sebagainya,” tutur Yunarto.
Meski begitu, kata Yunarto, bukan berarti timses Prabowo akan berhenti memainkan isu politik identitas. Isu tersebut menurutnya akan terus dimainkan, namun akan mengalami pergeseran, tidak berkutat pada aspek keislaman. Yunarto mengatakan politik identitas yang dimainkan selanjutnya akan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Dia menyebut hal itu sudah mulai nampak dalam beberapa hari terakhir.
“Contoh, rezim sekarang pro asing dan aseng, dikotomi poros Beijing dan Mekkah. Itu menjadi kampanye SARA yang efektif yang berpindah variabel dari mengkritik keislaman jokowi,” kata Yunarto. Yunarto lantas merujuk isu keislaman itu ke ranah elektoral masing-masing capres. Dia mengatakan bakal terjadi stagnansi. Tidak ada kenaikan dan penurunan elektabilitas Jokowi dan Prabowo jika isu keislaman terus dimainkan.
Bagaimana tidak, ketika Prabowo ingin memainkan isu keislaman lawannya, justru Jokowi menunjukkan sikap yang cenderung menantang balik. Kampanye hitam menjadi tidak mujarab dilakukan. “Disitulah petahana diuntungkan karena masih unggul di lembaga survei,” katanya.
Usai isu imam shalat, kemudian muncul isu baru, yaitu tes baca Al Quran. Sebelumnya, Dewan Ikatan Dai Aceh mengusulkan adanya tes baca Al Quran bagi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tantangan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Dai Aceh, Tgk Marsyuddin Ishak, di Banda Aceh, Sabtu, 29 Desember 2018.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menanggapi soal undangan tes membaca Al Quran oleh Dewan Ikatan Dai Aceh. Ia mengatakan, usulan tersebut dapat menjadi bumerang bagi lawan politiknya yang kerap menggunakan isu agama dalam berpolitik.
“Kami melihat ini cara masyarakat Aceh untuk mengoreksi pemimpinnya yang mencoba menggunakan isu-isu agama,” kata Hasto dalam konferensi pers di Media Center Jokowi-Ma’ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Desember 2018. Menurutnya, baik Jokowi dan Ma’ruf Amin tak masalah bila betul terjadi tes ini.
Sebaliknya bagi lawan politik yang tidak ia sebutkan siapa, usulan Dewan Ikatan Dai Aceh ini diibaratkan pukulan haymaker, yang dapat membuat perut mulas. “Untuk urusan bangsa dan negara jangan permainkan isu-isu agama yang seharusnya membangun peradaban kita bersama,” tutur Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Tapi Hasto menambahkan, TKN menganggap tes membaca Al Quran ini tidak perlu dilakukan. Pasalnya, kata dia, pemimpin tidak diukur dari kepiawaian mengaji, melainkan dari ketakwaan terhadap Tuhan. Ia pun mengatakan bahwa TKN mengikuti persyaratan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018.
Hasto mengaku, paham bagaimana masyarakat Aceh mendambakan sosok pemimpin yang agamis. Namun ia mengatakan bahwa pemimpin agamis yang ideal tercermin dari tindakan, bukan dari klaim. “Agamis itu diukur dari tindakan, bukan dari klaim,” kata dia.
Sementara itu, Ketua PBNU Marsudi Syuhud memandang usulan tes baca Alquran untuk capres dan cawapres merupakan sesuatu yang baik. Namun, menurut Syuhud, tak ada undang-undang yang mengatur terkait pelaksanaan tes baca Alquran itu.
“Itu usulan yang baik. Namanya usulan, baik karena di negara mayoritas Islam, satu. Nomor dua, hanya ini kan tidak ada undang-undangnya, peraturannya, ada apa nggak? Artinya tidak ada syarat rukunnya bahwa untuk nyapres adalah baca Alquran. Kalau ingin dilaksanakan itu, ya harus ada undang-undangnya tapi kalau masyarakat meminta hari ini, ya sifatnya wajib, ya nggak wajib secara undang-undang kan, tapi itu baik,” kata Syuhud.
Syuhud mengatakan, dirinya tak bisa menghalang-halangi pelaksanaan tes baca Alquran untuk capres. Syuhud juga mengaku tak bisa memaksakan semua pihak untuk setuju menjalankan usulan tes baca Alquran itu. “Kalau bagi saya pribadi, kalau dilakukan ya baik, kalau tidak dilakukan ya wong UU-nya belum ada, bagaimana?” ujarnya.
Jika ingin mengimplementasikan usulan itu, Syuhud menyarankan pemerintah untuk membuat undang-undang yang mengaturnya. Peraturan itu juga, kata Syuhud, harus dimusyawarahkan dengan berbagai pihak.
“Kalau memang itu ada aturannya, ya dilaksanakan, ini nggak ada aturannya, betapapun itu baik atau nggak baik, betapapun baik, yang mengusulkan itu baik, tapi bikin aturannya. Nomor tiga, ya kalau ini semua kita berdemokrasi, diaturnya dengan bermusyawarah, bermufakat, bikin aturannya juga musyawarah, mufakat di dalam bingkai demokrasi. Kalau sudah musyawarah, mufakat, ya di situ letaknya,” ujarnya.
Politikus PKS Mardani Ali Sera merespons positif usulan tes baca Alquran untuk capres-cawapres dari Dewan Ikatan Dai Aceh. Rakyat Indonesia mayoritas muslim, jadi menurutnya wajar saja ada ide seperti itu. “Yang pertama tentu ini imbauan yang bagus karena mayoritas kita umat Islam, jadi wajar kalau berharap presidennya punya kemampuan baca Alquran yang baik. Bagus,” kata Mardani yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga ini, kepada wartawan, Senin 31 Desember 2018.
Meski mengapresiasi, namun Mardani mengingatkan agar kegiatan itu dikoordinasikan dengan KPU. Soalnya, 15 Januari 2019 belumlah memasuki masa kampanye terbuka. Kampanye terbuka baru dimulai pada 24 Maret 2019. Dikhawatirkan, kegiatan tes baca Alquran rawan dianggap sebagai kampanye.
“Pelaksanaannya nanti kita akan cek dengan KPU, jangan sampai semua jadwal tidak terkoordinasi dengan KPU. Kalau tidak, itu bisa diangap kampanye, padahal sekarang ini masih kampanye tertutup. Kampanye terbuka dimulai Maret. Aturannya agak rigid,” kata Mardani.
Mardani belum mengecek kesiapan Prabowo-Sandiaga untuk menghadapi tes baca Alquran, bila itu dilaksanakan. Namun Prabowo dinilainya sangat serius menyiapkan diri untuk Pilpres 2019. “Baca Alquran itu satu hal, tapi juga lebih dari itu harus betul-betul bisa melaksanakan isi Alquran,” kata Mardani.
Sebelumnya, Sandiaga Uno sendiri menanggapi pihaknya akan mengikuti KPU dalam hal tes baca Alquran itu. “Kita ikut aja KPU. Arahannya KPU seperti apa kita ikut aja,” kata Sandi usai meresmikan Posko Seknas Solo Raya di Jalan Adi Soemarmo, Klodran, Colomadu, Karanganyar.
Peniliti Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Ali Munhanif, justru menyayangkan ketika dua kubu kontestan Pilpres 2019 lebih suka berperang di isu identitas. Ali lebih mengkritisi kubu petahana yang justru kini memainkan isu identitas. Ali yakin kubu Jokowi mengambil langkah tersebut demi meraih simpati di kalangan santri. Namun, dia menyayangkan ketika cara yang diambil adalah dengan menunjukkan sisi identitas.
“Dia ingin menambah segmen komunitas santri yang belum percaya keislaman Jokowi, pada saat yang sama kelompok yang sudah percaya didorong untuk semakin militan,” tutur Ali. Menurut Ali, jauh lebih baik jika visi, misi dan program yang dilontarkan ke publik secara terus-menerus. Menurutnya, misi itu dapat menyehatkan masyarakat dalam melihat panggung politik. Ali melihat isu identitas yang terlalu sering mengemuka di publik merupakan suatu kemunduran.
“Pemilu 2019 ada kemungkinan merupakan pemilu paling mundur dalam politik demokrasi sejak 1999. Ini terjadi karena masyarakat tidak didorong untuk memikirkan agenda politik ke depan melalui program-program yang ditawarkan para calon,” kata Ali. “Tetapi justru dipaksa untuk mendefinisikan identitas mereka dalam dinamika politik yang sangat keras dan memecah,” tandasnya.
