MONITOR Jakarta – Banyaknya tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit di berbagai daerah, ternyata membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi gerah. Mantan gubernur DKI ini pun mengeluh, karena masalah ini sampai ke dirinya.
Jokowi menegaskan, seharusnya persoalan defisit BPJS Kesehatan bisa diselesaikan di tingkat kementerian. “Ini urusan Direktur Utama BPJS (Kesehatan), enggak sampai ke Presiden,” katanya dalam Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.
Dirinya pun menegur dan meminta BPJS Kesehatan untuk mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan lebih jelas agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas. “Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN, urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti dan sampai di meja saya, sehingga seingat saya mungkin sebulan atau lima minggu kita putuskan,” katanya.
Jokowi mengaku, tahu bahwa masalah defisit yang dialami BPJS Kesehatan berawal dari urusan pembayaran rumah sakit. “Saya mengerti. Sampai di meja saya sebulan atau lima pekan lalu,” katanya. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 triliun.
Hanya saja, menurut dia, hal itu sebenarnya merupakan urusan Direksi BPJS Kesehatan dan tidak perlu sampai ke tingkat presiden. “Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, nggak sampai Presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp4,9 triliun, ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp4,9 triliun lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta,” katanya.
Presiden mengajak semua pihak dengan kemampuan yang dimiliki dan dengan kemampuan yang ada secara efektif efisien untuk memastikan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan secara penuh. Jokowi menegaskan dirinya tahu dan memahami permasalahan yang terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.
