Karsa Membangun Ekonomi Pancasila

Oleh: Aprilia Hariani 

(Jurnalis Pajak Magazine

"Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Demikian kalimat yang menjadi viral sejak 1 Juni 2017. Belum lagi, gerakan ganti display picture di aplikasi layanan percakapan dan media sosial. Katakanlah seperti whatsapp, bbm, twitter, facebook, path, yang memperlihatkan gaya narsis kita bersandingkan dengan Garuda bertuliskan, ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’. Soal ini, kita amat kompak.

Ya, mungkin lantaran kita sedang bersuka cita merayakan Hari Pancasila. Hari dimana Dasar Negara yang kita cintai lahir. Mungkin juga kesadaran ini baru membuncah tatkala eskalasi ancaman konflik berbau SARA mencuat. Entahlah, yang jelas memang kita patut mensyukuri warisan jenius dan visioner para pendiri Negara yang tercinta ini.

Nah, mumpung denyut nadi Pancasila masih mengalir cukup deras, inilah kesempatan kita mengembalikan khittah Pancasila sebagai sumber rujukan mengatur Negara. Tak terkecuali di bidang ekonomi.

Sebagai orang yang pernah menimba ilmu di Fakultas Ekonomi, ‘Ekonomi Pancasila’ hanya samar-samar menghindu. Itu pun tidak detail, hanya sebatas kata-kata yang tercantum dalam diktat perkuliahan.

Padahal, ‘Ekonomi Pancasila’ pernah dihembuskan oleh Menteri era Orde Baru, Emil Salim. Ia memformulasikan beberapa prinsip ekonomi dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme, ekonomi, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan. Kesimpulannya, ekonomi tak dapat lepas bebas ke pasar. Negara harus menentukan sistem ekonominya sendiri, agar kesejahteraan rakyat terwujud.

Atas dasar prinsip itu, begitu menjadi pembeda tegas antara Sistem Pancasila dengan Ekonomi Liberal. Ini yang membuat ‘Ekonomi Pancasila’ begitu menawan.

Daya tarik ‘Ekonomi Pancasila’ begitu kuat, sehingga sudah seyogyanya kita melakukan PDKT atau pendekatan yang dalam.

Sarino Mangunpranoto, Rektor Perguruan Tinggi Taman Siswa Yogyakarta mengulas secara dasar filsafat ‘Ekonomi Pancasila’. Ia mengatakan, dalam proses kemanusiaannya, maka Pancasila adalah proses mencari keseimbangan antara rohani dan materi. Sebagai generasi modern, mungkin terdengar agak tradisional. Ah, mungkin itu hanya perasaan kita saja.

Dari pada kita menganut teori Das Kapital, yang hanya menempatkan materi sebagai masalah pokok dalam proses kemanusiaan. Hal itu karena, filsafat ekonominya didasarkan hanya atas historis materialisme. Artinya, bahwa akhlak manusia hanya ditentukan oleh pengaruh materi.

Teori Kepuasan Kreatif

Menyelam lebih dalam, agaknya ‘Ekonomi Pancasila’ makin menarik, tatkala Hidajat Nataatmadja seorang Kepala Departemen Ekonomi Pertanian Bogor tahun 1975, mengejawantahkannya kedalam teori yang ia sebut Teori Kepuasan Kreatif.

Teori ini gamblang Hidajat tuliskan dalam buku berjudul ‘Ekonomi Pancasila’ edisi pertama. Ia mencoba membangun wawasan mendalam mengenai ‘Ekonomi Pancasila’ berdasarkan kepuasan kreatif. Jauh, dengan penganut ekonomi Adam Smith yang didasarkan pada kepuasan konsumtif.

Titik poin menarik, Hidajat menuliskan, teori ini akan menimbulkan keseimbangan ekonomi yang terjadi dengan berlakunya upah yang sebanding dengan prestasi. Tentu ini sangat versus dengan apa yang diilhami oleh Smith, yaitu Power Equilibrium, dimana upah seseorang dilandaskan pada kekuasaannya.

Persaingan pasar bukan persaingan anjing makan anjing, melainkan persaingan kreatif sepenuhnya. Tentu lantaran berlandaskan Pancasila, maka persaingan yang dimaksud adalah memperhatikan kaidah-kaidah moral. Artinya, tiap orang punya kesempatan menjadi sejahtera dengan daya kreatifnya. Tak terhambat dengan birokratis.

Ya, ya, ya. Gagasan mengenai ‘Ekonomi Pancasila’ bagi Negara yang berlandaskan Pancasila, agaknya kini menjadi amat relevan. Bayangkan, dalam dua dekade Indonesia cenderung mengarah kepada sistem liberal yang memicu tingginya ketimpangan sosial ekonomi.

Global Wealth Report yang dirilis oleh Credit Suisse menempatkan Indonesia dalam peringkat keempat Negara paling timpang di dunia. Bayangkan, satu persen orang terkaya di Tanah Air, mengusai 49,3% kekayaan nasional.

Akhir kata, semoga Pancasila bukan sekedar momen 1 Juni saja. Apalagi sekedar gerakan ganti display picture. Seyogyanya, alangkah lebih kece jika paradigma Pembangunan Ekonomi Indonesia juga harus berlandaskan Pancasila. Semangat karsa membangun ‘Ekonomi Pancasila’.