MONITOR, Jakarta – Penambahan dana parpol menjadi polemik. Pasalnya, anggaran untuk biaya operasional parpol memang terbilang tidak sedikit, setiap kali penyelenggaraan acara baik Mukhtamar dan Kongres cukup tinggi (high cost) menghabiskan ratusan milyaran rupiah.
Pergulatan diskursus terjadi, ada yang pro dan ada yang kontra terhadap penambahan dana parpol. “Penambahan dana parpol sesuatu yang patut kita dukung dalam rangka penguatan institusi parpol secara utuh demi kebaikan bersama (common goods)”, ujar Pangi Syarwi Chaniago. Direktur Eksekutif Voxpol Center
Pangi memaparkan, Dalam PP Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diatur, dana bantuan untuk parpol hanya Rp 108 per suara. “Sudah hampir 10 tahun dana itu belum pernah dinaikkan. Muncul rencana pemerintah merevisi PP No 5/2009 dan menaikkan dana bantuan suplemen parpol sebesar 10 kali lipat dari Rp 108 per-suara menjadi Rp 1.000 per suara”, lanjut Pangi.
Opini konstruktif terkait keterlibatan aktif anggota partai dalam membesarkan partai termasuk pembiayaan adalah kunci untuk melahirkan parpol yang kuat dan dan solid serta memperluas dukungan politik yang lebih real, (susan scarrow). Minusnya dana parpol, solusinya mencari talangan dana dari setoran para cukong yang menguasai kartel bisnis politik yang melanggengkan oligarki demi menguasai parpol.
Disamping itu, bukanlah hal aneh untuk menambal kekurangan biaya operasional parpol, menjadikan BUMN sebagai sapi perahan. Tidak sampai disitu, tak jarang komisaris dan pimpinan direktur BUMN berperan sebagai mesin ATM parpol (destruktif).
“Terjadi lah korupsi birokrasi, persekongkolan maha jahat dengan menyelewengkan APBN (tugas- tugas elegal) sehingga tak heran mendengar lagu lama, tiap tahun selalu ujung ceritanya BUMN mengalami kerugian”, tutur Pangi.
Guna meningkatkan kesadaran politik bersih ala parpol ( political awareness) dengan dana parpol Rp 1.000 per suara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, maka penambahan dana parpol harus sejalan dengan agenda meningkatkan audit dan pengawasan secara ketat yang diharapkan punya 'efek jerah' apabila terjadi penyelewengan penggunaan dana parpol. Yang tujuannya Jangan sampai penambahan dana parpol hanya umpan yang mengenyangkan bagi elite partai.
“Pendanaan parpol oleh negara bukan sesuatu yang aneh, namun normal normal saja, demi menjaga ekosistem partai politik agar tidak rusak. Hal yang sama juga dilakukan di banyak negara yang menjadi 'benchmark' Indonesia, besaran dana bantuan pemerintah untuk parpol masih jauh lebih tinggi, bahkan ada yang mencapai puluhan ribu rupiah per-suara”, tegas Pangi