UU Pemilu sudah Diketuk, Yusril Siapkan Gugatan

MONITOR, Jakarta – Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra benar-benar geram. Hal itu lantaran hasil Undang-Undang Pemilu 2019 menetapkan 20-25 persen ambang batas presiden atau presidential treshold telah ditetapkan atas kesepakatan enam partai pemilu di DPR dan Pemerintah pada Jumat (21/7/2017) dini hari . 

Menanggapi hal tersebut Yusril mengancam akan melawan UU Pemilu yang telah disahkan itu.

“Malam ini, 20 Juli 2017, DPR telah mensahkan R UU Pemilu yang menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen. Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi,” kata Yusril dalam siaran pers yang diterima Redaksi pada Jumat (21/7 /2017) dini hari.

“Perjuangan secara politik oleh partai-partai yang menolak keberadaan presidential treshold, usai sudah. Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45.”

“Pasal 6A ayat (2) itu mengatakan, Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum,"

Pemilihan umum yang mana yang pesertanya partai politik? Jawabannya ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. 

“Jadi, pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Baik  pemilu dilaksanakan serentak maupun tidak serentak, presidential treshold mestinya tidak ada. Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPRnya belum diketahui bagi masing-masing partai,” ujarnya bertanya-tanya.

Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak  mungkin presidential treshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi ( MK) sebagai ‘pengawal penegakan konstitusi’ di negeri ini akan tetap jernih dalam memeriksa permohonan pengujian UU Pemilu ini. Bahwa, Kepentingan Presiden Jokowi dan parpol-parpol pendukungnya sangat besar untuk memper tahankan apa yang telah mereka putuskan. Namun saya berharap MK tetap tidak dapat diintervensi oleh siapapun.” Tegasnya.