UU MD3 Ditolak, Hetifah Ingatkan DPR Evaluasi Diri

MONITOR, Jakarta – Penolakan terhadap UU MD3 semakin hari bertambah banyak, bahkan DPR diduga sengaja menggulirkan undang-undang agar kebal dari berbagai kritik. Terkait hal ini, anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian menyadari bahwa DPR harus melakukan refleksi sekaligus evaluasi untuk memperbaiki diri.

"Memang banyak sekali kritikan dari masyarakat terkait UU ini (UU MD3), artinya kita juga harus melakukan refleksi dan evaluasi. Karena masyarakat memang sangat mengharapkan perwakilan-perwakilan mereka itu ketika membuat undang-undang jangan hanya berorientasi pada kepentingan individual mereka. Tapi juga mengakomodir kepentingan masyarakat yang ingin memberikan masukan atau mengkritisi," ujar Hetifah saat ditemui MONITOR di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Hetifah menduga, penolakan ini muncul akibat adanya ketidaksepahaman antara masyarakat dengan pihak DPR. Ia pun menuturkan, sebaiknya DPR banyak melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait UU ini.

"Saya rasa ini muncul karena ada ketidaksepahaman tentang maksud dari suatu pengaturan. Maka, ini harus diperbanyak komunikasi antara DPR dengan masyarakat supaya ada kesepahaman. Jangan sampai, mereka yang bermaksud baik ingin memperbaiki kualitas di DPR justru dikriminalisasi," ungkap politisi Golkar ini.

Lebih jauh legislator dapil Kaltim Kaltara ini mengatakan, digagasnya UU ini bukan karena DPR anti kritik, melainkan untuk memperbaiki diri. Akan tetapi, kata dia, DPR butuh aturan perlindungan bagi dirinya supaya berani bersikap kritis tanpa khawatir terkriminalisasi.

"Maunya DPR juga untuk memperbaiki diri, masyarakat juga saya yakin pengennya begitu. Nah maksudnya perlindungan bagi DPR adalah, DPR bisa bersikap kritis tanpa merasa takut dirinya dikriminalisasi. Seperti halnya wartawan yang harus dilindungi hak-haknya supaya bisa bekerja secara kritis tanpa takut dikriminalisasi," tegasnya.