Monitor, Jakarta- Pelantikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Usai dilakukan di Istanan Negara, Jakarta, Senin Kemarin (12/6).
Harjono, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017 menyampaikan bahwa langkah awal yang dilakukan yakni inventarisasi pekerjaan. Ia menyampaikan hal itu perlu untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang perlu ditindaklanjuti.
Secara administratif, menurut Harjono, tidak ada hambatan berarti yang akan dihadapi. Ia menambahkan bahwa kemungkinan yang perlu dilakukan adalah perbaikan untuk meningkatkan kerja sama sebagai sebuah tim.
Saat ditanya mengenai pemilu 2019, Harjono ungkapkan memang harus dipersiapkan perangkatnya, kesigapan anggota, dan hal lain yang perlu yakni perubahan peraturan.
“Pasti itu perlu ada satu perubahan aturan, tapi itu nanti kita kasih semua, apa yang sudah ada lalu kemudian akan kita tambah apa. Itu tantangan pertama. Selagi kita barangkali ada kosong sampai Pilkada 2018, ini ada kesempatan dengan teman-teman ini untuk melihat peraturan yang ada untuk disempurnakan. Saya kira itu,” ungkap Harjono.
Mengenai Undang-Undang Pemilu Harjono menyampaikan bahwa nantinya DKPP akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Ia juga menyampaikan harapan agar DKPP ke depan putusan yang dihasilkan memiliki keadilan bagi semua pihak. “Jangan sampai putusan-putusan kita nanti dirasa tidak adil dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita sempurnakan,” tambah Harjono.
Kemungkinan adanya tarik-menarik dari parpol jelang pemilu 2019, Harjono ungkapkan bahwa DKPP nantinya berangkat dari pengaduan sehingga dari delik aduan itulah yang kemudian akan diperiksa.
“Ya itu kredibilitas kita, oleh karena itu kita harapkan bahwa semua bekerja sama dan menjaga fairness. Oleh karena itu tantangannya adalah kita sebagai penyelenggara mengenai penegakan kotik (kode etik) itu bisa betul-betul adil,” jelas Harjono.