MONITOR, Jakarta – Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyudutkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus korupsi mega proyek e-KTP terus mendapat respon dari politisi Demokrat.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, tudingan yang dilontarkan Sekjen DPP PDIP sangat mengganggu keberlangsungan koalisi di kedua partai pada Pilpres 2019 nanti.
"Ya kalau dibilang mengganggu ya sangat mengganggu, sebenarnya kan persoalannya bukan dari situ, melainkan ada nama nama kader-kader PDIP kan disebut-sebut (menikmati hasil korupsi, red)," kata Syarif, di Jakarta, Jumat (23/3).
Ia mengaku heran dengan sikap partai pemenang Pemilu 2014 tersebut. Syarif mengatakan, proyek pembuatan e-KTP merupakan dari amanat Undang-Undang. Jika ada yang bermain dalam anggaran proyek tersebut atau korupsi, maka hal itu menjadi persoalannya.
"Programnya itu memang program nasional, tapi kan tidak boleh dikorupsi. Nah yang melakukan korupsi siapa, sehingga jangan dibalik-baliklah," tegas anggota komisi I DPR RI itu.
"Nah kalau ada nama yang disebut- sebut ya diusut tuntas saja lebih bagus untuk membuktikan ada korupsi atau enggak. Uangnya kemana?, jadi tidak ada kaitannya sama demokrat," ujarnya.
Lebih lanjut, apakah dengan kondisi yang menegang ini akan tetap terjalin komunikasi dalam membangun kolaisi bersama PDIP?. Ia menegaskan setiap kemungkinan dalam politik dapat terjadi.
"Kita kan bilang, ini kan kemungkinan. Kemungkinan itu kan bisa iya bisa tidak. Lihat saja nanti," papar dia.
Dengan demikian, Syarif menegaskan agar semua partai mengedepankan suasana saling menghargai dalam situasi membangun komunikasi politik yang sedang dibangun hari ini.
"Iyalah. Kita kan harus saling menghargai. Koalisi itu harus saling menghargai. Jadi seharusnya kalau memang disebut sebut namanya ya diusut saja tuntas. Kalau terbukti diproses hukum. Kalau tidak terbukti ya direhabilisasi namanya. Kan begitu," pungkasnya.