MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sejak awal tidak setuju dengan wacana digulirkannya hak angket terkait penunjukan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar. Bamsoet pun meminta agar perdebatan mengenai hal itu agar segera dihentikan.
“Perdebatan tentang pro-kontra dan rencana pengguliran hak angket di DPR terkait pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat jika dibiarkan berlarut-larut akan menguras energi bangsa,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (23/6).
Lebih lanjut, ia menyebut penunjukan Iriawan oleh pemerintah tak menyalahi aturan. Bamsoet kemudian meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada Iriawan untuk menunjukkan netralitasnya selama menjadi Pj Gubernur.
“Mari beri kesempatan Komjen Pol M Iriawan membuktikan bahwa dirinya bersikap netral dan pilihan pemerintah terhadap dirinya juga tidak salah,” ujarnya.
Meski begitu, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini sepakat bahwa hak angket memang menjadi kewenangan para anggota Dewan untuk menginvestigasi suatu persoalan yang ditengarai berpotensi melanggar undang-undang (UU). Namun hak angket tersebut tidak dapat sembarangan diajukan.
“Dewan boleh menggunakan hak angket, namun harus memenuhi unsur adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan oleh pemerintah,” jelas Bamsoet.
Terlepas dari itu, ia pun mengimbau agar seluruh partai politik dapat menyudahi polemik pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur tersebut. Ia mengajak agar seluruh partai politik fokus kepada Pilkada Serentak yang akan berlangsung dalam waktu dekat
“Saya mengajak seluruh tokoh dan elit partai politik dan masyarakat kembali fokus pada agenda perhelatan Pilkada Serentak yang tinggal beberapa hari lagi kita gelar,” tutupnya.
 sejak awal tidak setuju dengan wacana digulirkannya hak angket terkait penunjukan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar.){kind=link}