MONITOR, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mestinya berdiri sendiri atau independent, tidak perlu membuang waktunya dengan hal-hal yang tidak perlu, seperti pendaftaran maupun membentuk Tim seleksi (Timsel) calon pimpinan KPPU.
Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun saat menyampaikan pendapatnya terkait Revisi Undang -undang Nomor 05 Tahun 1999 Tentang KPPU bersama Komisi VI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Terlebih menurut Refly, penetapan usulan calon pimpinan KPPU itu datang dari Presiden.
"Semua bikin timsel-timsel-an, ini yang bikin bingung. Saya termasuk alergi. Kenapa gak semuanya diserahkan ke presiden untuk mengkordinasikan ke orang-orang, tapi wujud check and balance bisa dari DPR," ujar Refly Harun kepada wartawan. Jakarta, Senin (2/10).
"Barangkali rekrutmennya cukup begitu saja (usulan Pimpinan KPPU dari Presiden), Nanti DPR juga bisa menolaknya atau gimana, Nanti Presiden bisa mencari orang-orang yang sangat kredibel," sambungnya.
Akan tetapi. Refly menilai terkait kekhawatiran sejumlah pihak jika nantinya Presiden memasang para pendukungnya menduduki jabatan penting tersebut, ia menilai masih ada harapan kepada DPR.
"Wah kalo begitu nanti presiden pasang orang-orangnya? Gak begitu juga. Kan ada syarat-syarat yang harus dilewati," jelasnya.
Sementara dalam kesempatan yang sama. Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman Natawijana berjanji tidak akan bermain mata dengan pemerintah terkait penetapan calon pimpinan KPPU.
Menurutnya siapapun yang akan menduduki posisi tersebut maka orang itu harus memenuhi syarat-syarat yang harus ditentukan dan mempunyai track recordnya di bidangnya.
"Nanti diusulkan oleh pemerintah dan yang memverifikasi dari komisi VI, (pokoknya) Syarat-syarat yang mau masuk tetap diperketat," tegasnya.
"Nanti kita juga lihat track record nya bagaimana, Kalo memang gak mumpuni ya kita kembalikan kepada pemerintah, kalo gak mumpuni semuanya ya kembalikan," tandas Politisi Demokrat itu.