MONITOR, Jakarta – Presiden Jokowi menugaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi guna menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres, dan Komisi Penasehat Khusus untuk Rakhine State Kofi Annan untuk menyikapi terjadinya aksi kekerasan terjadi di Rakhine State, Myanmar.
"Atas perintah Presiden dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini saya akan berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi," demikian disampaikan Menlu RI, Retno Marsudi, sebelum berangkat menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. (3/9)
Menyikapi situasi yang memanas di Rakhine State, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri RI, tangal 29 Agustus 2017, Pemerintah meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine State termasuk masyarakat Muslim.
Mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State, Menlu Retno telah terus melakukan komunikasi dengan National Security Advisor Myanmar Amb. U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, yang Menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State.
Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk tangani bantuan kemanusiaan.
Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar dan situasi di lapangan, pada tanggal 31 Agusus 2017, Menlu Retno meluncurkan Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar. Program tersebut merupakan komitmen dari 11 (sebelas) LSM tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
Program bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State, dalam 4 jenis program yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas, senilai US$ 2 juta yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia.
Mesin diplomasi Indonesia terus bergerak optimal agar dapat membantu atasi krisis kemanusiaan ini. Menlu RI aktif melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres, untuk membahas situasi di Rakhine pada tanggal 1 September 2017.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State dan seruan agar semua bentuk kekerasan harus dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada semua umat.
"Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State," tutur Menlu Retno.
Pada tingkat nasional, guna mendapatkan pandangan dan masukan terkait situasi di Rakhine State dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia, Menlu RI dan Wamenlu RI telah melakukan pertemuan dengan wakil-wakil dari MUI, PBNU, Muhamadiyah dan KAHMI pada tanggal 2 September 2017. Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan perkembangan di Rakhine State dan langkah cepat yang telah dilakukan pemerintah untuk tanggapi situasi di Rakhine State.
Beberapa poin yang menjadi perhatian bersama antara lain, pentingnya Myanmar segera mengembalikan keamanan di daerah Rakhine State dan menghormati hak-hak masyarakat termasuk penduduk yang beragama Islam.
Para tokoh Agama juga menekankan pentingnya untuk segera menghentikan segala bentuk tindak kekerasan terhadap penduduk dan umat Islam di Rakhine State serta melindungi seluruh penduduk yang ada di Myanmar.
Selain itu, Menlu RI dan para tokoh Islam juga menekankan pentingnya agar akses kepada lembaga kemanusiaan internasional dan lembaga kemanusiaan dari Indonesia dapat segera terlaksana.
Selain bertemu dengan State Counsellor / Menlu Daw Aung San Suu Kyi, Menlu Retno direncanakan juga akan bertemu dengan Commander in Chief of Defense Services, Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden, U Kyaw Tint Swe, dan Nasional Security Advisor, U Thaung Tun.
"Perjalanan ke Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat membantu atasi krisis kemanusian dan juga harapan dunia Internasional agar krisis kemanusiaan segera diselesaikan," pungkasnya.