Tantangan Eksistensi PPP Jelang Usia Setengah Abad

MONITOR – Hari ini tepat 45 tahun usia partai berlambang ka’bah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 5 Januari 1973 PPP berdiri. Partai yang lahir dari fusi empat parpol islam, yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiah.

Fusi merupakan upaya pemerintahan orde baru dalam rangka stabilitas politik dan penerapan asas tunggal. PPP lahir sebagai saluran politik umat islam satu-satunya saat itu.

Dalam perjalanannya, PPP mengalami pasang surut dalam dinamika politik Indonesia. Demokrasi Indonesia yang menemukan kembali ruhnya pasca tumbangnya kekuatan orde baru 1998, berpengaruh pada perkembangan partai yang pernah berlambang bintang lima ini. Tahun itu menjadi penanda membuncahnya euphoria demokrasi, kekuatan PPP sempat terberai mengikuti perkembangan yang ada. Kekuatan-kekuatan politik baru lahir dengan gerakan dan napas perjuangan yang serupa.

Sempat diragukan oleh sejumlah pengamat, hasil pemilu 1999 dan 2004 membuktikan eksistensinya dan menempatkan PPP dalam urutan tiga besar dalam perolehan kursi di DPR RI.

Semangat PPP sebagai alat perjuangan umat islam perlu diapresiasi. Sejumlah undang-undang bernapaskan islam pernah dipelopori oleh partai hijau ini. PPP di antaranya telah memprakarsai UU Anti Pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Haji dan lainnya.

Dalam situasi perkembangan arus demokrasi yang makin terbuka dan munculnya generasi muda, mau tak mau PPP dipaksa untuk menyesuaikan diri. Diakui oleh PPP sendiri, yang kami kutip dari laman ppp.or.id, setidaknya ada dua kendala yang dialami, pertama, dari eksternal, PPP dianggap partai tua yang kurang terbuka dengan anak-anak milenial. Kedua, dari sisi internal, ada keterlambatan regenerasi.

Belum lagi, kasus yang menerpa sang ketua umum hasil muktamar VI dan VII, Surya Dharma Ali yang terbelit kasus korupsi. Atas itu, PPP mendapatkan ganjaran di pemilu 2014, hasil terpuruk melempar partai yang memiliki basis akar rumput cukup kuat ini dari posisi tiga besar.

Kini, di usianya yang cukup matang, PPP terus menapaki perjalanannya mewarnai wajah demokrasi bangsa. Meski sekali lagi harus menemukan batu sandungan, yakni didera konflik internal dengan dualisme kepemimpinan, terbitnya putusan kasasi MA Nomor : 514 K/TUN/2017 menjadi lonceng tanda berakhirnya dualisme tersebut.

Menyadari kelemahannya sebagai partai yang kurang digandrungi anak muda, tampilnya Gus Romi, panggilan akrab Romahurmuzy menjadi angin segar era milenial sebagai ketua umum termuda sepanjang sejarah partai hijau itu.

Tak cukup itu, Romi yang mewakili semangat anak muda harus betul-betul dibarengi visi yang dekat dengan generasi langgas. Jika sang ketua umum hanya tampil sebagai simbol belaka, tanpa disertai pandangan yang luas dan visioner, label partai tua akan tetap melekat. Diakui oleh sejumlah kalangan, tokoh-tokoh muda PPP belum terlalu semarak di pentas politik nasional. Ini menjadi PR seorang Gus Romi, cicit dari salah satu tokoh pendiri NU. Selain itu, basis masa NU yang juga lekat dengan PKB adalah tantangan yang lain bagi jebolan kampus ITB ini.

Keterbukaan PPP terhadap kawula muda menjadi keniscayaan, tren anak muda yang semakin intens bersentuhan dengan isu-isu nasional termasuk di dalamnya adalah politik telah banyak dibaca oleh semua partai. Tawaran yang paling dianggap “gaul” dan memiliki nilai kebermanfaatan kepada masyarakat luas harus mampu diejawantahkan dengan sejumlah strategi dan program yang bersentuhan langsung dengan generasi milenial.

Sebagai partai yang sudah berusia matang dan telah melewati berbagai ujian, PPP sesungguhnya memiliki basis masa kultural yang kuat. Hanya saja, dunia berubah, teknologi informasi menjadi panglima baru yang menggawangi arah perkembangan zaman yang sedang menjadi milik generasi paling kini, generasi Y dan generasi Z.

Mampukah PPP menjaga eksistensinya ditengah berbagai kekuatan politik dan kultur baru langgam anak muda yang sangat dinamis? Tema Harlah saat ini yang mengambil tajuk “mari bersatu membangun Indonesia” harus diteruskan lewat aksi nyata. Sehingga tinta sejarah tetap mencatatkanya dalam perjalanan perkembangan demokrasi Indonesia.