Monitor,Jakarta– Menteri Keuangan Sri Mulyani gmembeberkan Indonesia masih tidak diurus secara serius, misalkan saja tidak tertibnya administrasi.
Menkeu lantas mencontohkan salah satunya dari administrasi pengusaha perikanan tangkap di Indonesia. Jumlah pengusaha perikanan tangkap yang teregistrasi di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, ada 995 di Sumatra, 905 di Jakarta, 142 di Kalimantan, 391 di Sulawesi, 225 di Papua, Maluki ada 225, Bali terdapat 229, Nusa Tenggara Timur 229, dan 1.023 di Jawa non Jakarta.
Seperti dilansir dari sindonews, menurut Sri ketidaktertiban itu terlihat dari data klasifikasi jenis usaha. Tidak semua yang teregistrasi mendaftar sebagai pengusaha perikanan tangkap. Hanya 1% yang terdaftar sebagai industi pengolahan perikanan dan 15% terdaftar sebagai perdagangan perikanan. Dan celakanya, 67% justru terdaftar menggunakan klasifikasi usaha yang tidak berhubungan dengan perikanan.
"Jadi mereka mengaku teregistrasi di wilayah tertentu tapi daerah tangkapannya di seluruh Indonesia. Dan mayoritas menggunakan klasifikasi usaha yang enggak ada hubungannya dengan ikan, bahkan ada yang mendaftar sebagai perdagangan eceran," ungkap Sri Mulyani.
Menkeu menuturkan praktik tidak tertib administrasi ini tidak jauh berbeda dengan klasifikasi usaha importir daging sapi. Dimana tidak semua importir daging sapi mendaftarkan diri sebagai importir daging sapi, bahkan ada yang justru meregistrasi sebagai pengusaha elektronik.
Kondisi demikian, menggambarkan banyaknya belum tertib administrasi di Indonesia. Sehingga menurut Sri Mulyani hal ini mencerminkan bahwa Republik Indonesia masih belum diurus secara serius.