MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan), Syukur Iwantoro menerima kunjungan Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Prof Muhammad Rizal Martua Damanik di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (4/4/2018). Hadir pada pertemuan ini Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi.
Pada pertemuan tersebut, Prof. Rizal mengungkapkan BKKBN memiliki program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang eksistensinya untuk mengejewantahkan Program Nawacita yakni pengentasan kemiskinan. Kehadiran Kampung KB di setiap provinsi untuk menyelesaikan masalah kekurangan gizi dan kesehatan keluarga.
“Kalau dua hal ini teratasi, maka kemiskinan dapat ditekan bahkan dituntaskan,” demikian ungkapnya.
Karena itu, Prof. Rizal menegaskan perlunya sinergi antara Kementan dengan BKKBN karena Program Kampung KB diprioritaskan untuk desa yang padat penduduk dan mayoritas miskin. Masyarakat desa tentunya sebagian besar berprofesi petani.
“Jadi, dengan bantuan Kementan misalnya bibit tanaman pepaya, unggas, dan komoditas lainnya, Kampung KB bersama perguruan tinggi akan mendampingi masyarakat agar budidaya berhasil dan mengolahnya untuk menghasilkan pangan bernilai gizi tinggi,” tegasnya.
“Tak sampai di situ, di Kampung KB masyarakat juga dilatih agar bisa hasilkan pangan olahan bernilai ekonomi bagi keluarga. Jika ini jalan, persoalan kemiskinan bisa ditekan banyak,” tambahnya.
Terkait hal ini, Sekjen Kementan, Syukur Iwantoro menyambut positif dan menginginkan agar segera diadakan MoU antara Menteri Pertanian dengan Kepala BKKBN. Pasalnya, Program Kampung KB sejalan dan sangat mendukung program prioritas Kementan saat ini dalam pengentasan kemiskinan.
“Kami memang sedang fokus mengentaskan keluarga miskin dan gizi buruk. Kami butuh data keluarga miskin. Kementan nanti akan berikan semua bantuan untuk menunjang program Kampung KB dalam tingkatkan gizi keluarga dan pendapatan keluarga,” sebutnya.
Dalam program pengentasan kemiskinan, Kementan akan fokus terlebih dahulu di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten). Pasalnya, penduduk di daerah ini sangat padat dan penduduk miskinnya masih banyak di daerah pelosoknya. Setelah itu akan masuk ke Pulau Sulawesi, Sumatera dan seluruh Indonesia Timur.
“Ini harus segera kita kongkretkan. Untuk itu segera mungkin kita bikin MoU antara Mentan dengan Kepala BKKBN,” tuturnya.
Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi pun menilai sinergi Kementan dengan BKKBN sangat penting. Karena, program ketahanan pangan membutuhkan data jumlah masyarakat gizi buruk.
“Saat ini kami sedang membangun program ketahanan pangan di Gorontalo. Tujuannya agar masyarakat terpenuhi pasokan pangan dan gizi. Sinergi Kementan-BKKBN nanti sangat membantu juga sukseskan program 1.000 desa keluarga gizi buruk. Ini harus kita laksanakan secepatnya,” kata Agung.